Desain Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara Nusantara. Foto: Instagram Nyoman Nuarta.
Desain Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara Nusantara. Foto: Instagram Nyoman Nuarta.

Petisi Tolak IKN Dinilai Wajar dalam Demokrasi

Media Indonesia.com • 08 Februari 2022 22:26
Jakarta: Petisi menolak pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru diunggah di laman change.org dengan tajuk 'Pak Presiden, 2022-2024 bukan waktunya memindahkan ibu kota Negara', yang diprakarsai Narasi Institute. Guru besar hukum pidana Universitas Indonesia (UI) Indriyanto Seno Adji menilai wajar ada perbedaan pendapat di antara masyarakat mengenai pemindahan ibu kota.
 
"Sebagai pengakuan prinsip rule of law, negara menghargai sikap pro kontra terhadap rencana pemindahan IKN dan ada mekanisme hukum atas keberatan," ujar Indriyanto, dalam keterangannya, Selasa, 8 Februari 2022.
 
Indriyanto meminta pihak kontra mempelajari terlebih dahulu soal pemindahan ibu kota negara. Khususnya, terkait manfaat pemindahan ibu kota negara.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jadi tidak terkesan sebagai subjektif non-konstruktif argumen keberatannya tersebut," ungkap dia.
 
Menurut Indriyanto, secara universal Undang-Undang (UU) IKN dapat dikategorikan memenuhi salah satu prinsip utama UU yang baik. UU IKN memiliki kegunaan tidak hanya dari sudut pandang biaya hingga manfaat, melainkan juga pemenuhan hak dan rasa keadilan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
 
"Untuk itu, ke depannya diharapkan masyarakat dapat memahami dan memastikan kegunaan yang dapat dicapai oleh negara," ungkapnya. 
 
Baca: DPR Tak Masalah UU IKN Digugat
 
Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah menyatakan petisi penolakan IKN cenderung terlambat. Penolakan itu seharusnya muncul sebelum pengesahan UU IKN 
 
"Jadi itu sudah terlambat, kalau enggak setuju ada judicial review MK (mahkamah konstitusi). Jadi enggak perlu bikin petisi," ujar Trubus. 
 
Ia menilai petisi itu cenderung memprovokasi dan memberikan pendidikan yang tak baik. Trubus menekankan Indonesia merupakan negara hukum, dan segala sesuatunya harus berdasarkan aturan yang berlaku. 
 
Trubus meminta pemerintah memberikan sosialisasi terhadap publik yang masih kontra dengan kebijakan pemindahan IKN. "Komunikasi publiknya juga perlu dibenahi terkait pemindahan itu," ucap dia.
 
Sejumlah tokoh yang meneken petisi penolakan antara lain mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqodas, Sri Edi Swasono, Azyumardi Azra, Din Syamsuddin, Muhamad Said Didu, Faisal Basri, hingga Ahmad Yani.
 
(AGA)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif