Ilustrasi. Medcom.id
Ilustrasi. Medcom.id

Bawaslu Gandeng Platform Media Sosial Berantas Informasi Hoaks

Yakub Pryatama Wijayaatmaja • 04 Desember 2022 12:37
Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menggandeng beberapa platform media sosial, seperti Facebook hingga TikTok. Ini dilakukan sebagai upaya memberantas informasi hoaks kepemiluan.
 
"Ini ada google dan teman-teman platform media sosial. Strategi Bawaslu ini adalah membangun kolaborasi dengan berbagai platform medsos. Misalnya kami sudah membangun kesepahaman dengan Meta, melalui WhatsApp," ungkap Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty, Minggu, 4 Desember 2022.
 
Bawaslu, kata Lolly, juga akan menjalin kesepahaman dengan platform media sosial lain, seperti TikTok, mengingat pihaknya punya keterbatasan. Lolly menerangkan Bawaslu punya keterbatasan karena bekerja diatur regulasi, sehingga ada ruang-ruang keterbatasan, termasuk dalam menindak jika ada informasi hoaks di medsos.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Ranah Bawaslu tidak di situ. Ranah Bawaslu hanya bisa sampai melakukan analisis, kemudian melakukan kajian, dan merekomendasikan. Misalnya kalau ada disinformasi yang itu berdampak sangat besar, maka bagi Bawaslu penting merespons cepat melalui kajian dan merekomendasi kepada platform untuk men-takedown," jelas dia.
 

Baca: Bawaslu: 81% Pelanggaran Lahir dari Temuan Pengawas


Namun, kata Lolly, untuk menyelesaikan masalah hoaks  dengan menghapus konten tidaklah cukup.
 
Masalah utamanya, lanjut Lolly, adalah bagaimana cara produksi berita yang benar mampu menandingi produksi berita yang tidak benar.
 
"Kalau kita bicara hoaks, berita bohong, sebenarnya ada larangan dalam UU 7 2017 yang memang redaksinya bukan hoaks disinformasi, tapi larangannya menghasut, menghina, dan mengadu domba, sehingga sanksi pidananya jelas 24 bulan," tuturnya.
 
Lolly pun mengingatkan bahwa mengadu domba, menghina hingga membuat hoaks kepemiluan adalah hal yang dilarang dalam masa kampanye.
 
"Maka kolaborasi kerjasama akan langsung kita lakukan dengan kepolisian karena payung hukum yang berbeda," tandasnya.
 
(AGA)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif