Komisi III DPR Pastikan akan Membahas Kasus TKA
Anggota Komisi III Ahmad Sahroni (berdiri) saat kunjungan kerja di Cengkareng Barat, Jakarta Barat, Minggu, 6 Mei 2018. Foto: Istimewa
Jakarta: Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni memastikan DPR akan membahas persoalan visa untuk mengatasi kisruh mengenai tenaga kerja asing (TKA). Persoalan TKA mengemuka setelah viral di media sosial seiring maraknya informasi yang simpang siur mengenai serbuan TKA asal Tiongkok.
 
Namun, Sahroni yakin pemerintah bekerja keras untuk mengatasi persoalan TKA ilegal. Apalagi Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA sudah keluar. Ia yakin pemerintah akan menjalankan kebijakan sesuai aturan yang berlaku. Salah satunya mengenai mekanisme masuknya TKA berkeahlian khusus.
 
“Seperti halnya di daerah sini (Cengkareng) ada rumah sakit. Nah, tidak mungkin semua warga ahli di bidangnya,” kata Sahroni saat menjawab pertanyaan salah seorang warga saat melakukan kunjungan kerja di Cengkareng Barat, Jakarta Barat, seperti dalam keterangan tertulis, Minggu, 6 Mei 2018.
 
Komisi III, kata dia, akan menyoroti terkait isu serbuan pekerja asing ilegal ke sejumlah daerah. Sahroni memastikan hal itu juga tengah ditelusuri aparat berwenang. Terutama mengenai isu serbuan TKA ilegal ke Sulewesi Tengah, tepatnya di Morowali.
 
Baca: JK: Perpres TKA Agar tak Merepotkan
 
“Bisa jadi mereka mengatasnamakan pekerja, tapi visanya turis. Nah, makanya kami akan mengevaluasi persoalan visa. Semoga pada masa sidang mendatang Komisi III akan mengulasi mengenai kebijakan visa turis ini. Sekarang sedang dalam proses,” kata politisi Partai NasDem ini.
 
Tragedi pembagian sembako
 
Pada kesempatan yang sama, Sahroni mengingatkan warga mengenai pentingnya ketertiban masyarakat. Seperti persoalan pembagian sembako di Monas akhir April lalu. Aksi sosial itu justru berujung kematian dua bocah.
 
Ia menyarankan masyarakat untuk tak ngotot mencari pembagian sembako hingga ke luar wilayah. Cukup menunggu pembagian di wilayah sendiri dengan skala yang kecil. Hal itu diyakininya akan berlangsung lebih tertib dan tak membahayakan jiwa.
 
“Pembagian sembako paling banyak isinya setara Rp100 ribu. Duitnya sih gak ada karena menggunakan kupon. Kalau cuma mengejar Rp100 ribu tapi susahnya luar biasa dan bahkan menghilangkan nyawa orang, mendingan di wilayah masing-masing,” kata Sahroni.
 

 
Ia juga meminta masyarakat lebih arif dalam menyikapi ajakan, khususnya yang mengatasnamakan agama, dalam konteks kampanye. Menurutnya, masyarakat tinggal memilih pemimpin yang bisa menyejahterahkan mereka, siapa pun orangnya.
 
Sahroni mengecam pihak-pihak tak bertanggungjawab yang berupaya memperdayai masyarakat dengan menggunakan isu SARA untuk kepentingan tertentu.
 
“Jangan sampai kita diperdayai dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jangan memorakporandakan masyarakat. Ngaduin orang-orang supaya milih si A atau si B. Suruh berhentiin orang (presiden), presidennya belum selesai. Bagaimanapun presiden kita satu saat ini. Jangan selalu bawa agama, bilang jihad terus, tapi puncaknya untuk kekuasaan,” kata Sahroni.
 
“Saya juga beragama Islam, tapi tidak pernah membawa agama untuk mengampanyekan atas nama kekuasaan. Yang penting masyarakat adem dan damai.”
 
Dalam kunjungan kerja ini, Sahroni turut membagian sembako kepada 1.000 warga yang hadir. Di hari yang sama, Sahroni juga melakukan kunjungan kerja dan membagikan 1.000 sembako di Kelurahan Krukut. Di wilayah ini, Sahroni berpesan agar warga menghindari narkoba yang dapat merusak kesehatan dan jiwa.
 




(UWA)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id