Pengungsi gempa dan tsunami mengurus KTP-Elektronik di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu. Foto: MI/Ramdani
Pengungsi gempa dan tsunami mengurus KTP-Elektronik di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu. Foto: MI/Ramdani

Segunung Masalah KTP-el di Halaman Kemendagri

Nasional Evaluasi Kabinet Kerja
M Sholahadhin Azhar • 17 Oktober 2019 14:32
Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di era Tjahjo Kumolo dianggap belum cakap. Beberapa permasalahan bakal menjadi tugas Kemendagri di periode kedua Presiden Joko Widodo.
 
"Urusan KTP-el belum selesai. Masih belum ada (ekosistem), dan card reader belum dipakai. Ini pekerjaan rumah (PR), selesaikan segera," kata pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia Agus Pambagio kepada Medcom.id, Rabu, 16 Oktober 2019.
 
Dia menyebut permasalahan KTP-el lebih kepada ekosistem penggunaan. Pasalnya, sejauh ini, kartu yang ditanami cip itu digunakan secara konvensional. Banyak persyaratan kependudukan yang masih meminta fotokopi KTP-el.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Seharusnya, kata Agus, penggunaan kartu penduduk lebih modern. Di negara berkembang lain, kartu serupa digunakan dengan alat baca kartu, lebih modern, dan tak menyia-nyiakan cip di dalamnya.
 
"Sekarang apa bedanya dengan KTP-el yang dilaminating dulu, alat bacanya enggak ada," kata Agus.
 
Menurut dia, masalah kartu penduduk sebagai single identity card itu seharusnya dibereskan. Jika permasalahan ini selesai, dampaknya akan sistematis. Salah satu imbas positif ada pada penindakan hukum.
 
Penegak hukum akan lebih mudah melacak pelaku kejahatan melalui KTP-el. Pasalnya, semua warga Indonesia terdata di server Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri.
 
Namun, Agus tak menafikan saat ini perekaman terkendala karena tiap detik angka kelahiran dan kematian berubah-ubah. "Maka solusinya pencatatan itu harus onlinekarena harus siap tiap menit," kata dia.
 
Dia tak memerinci hal tersebut, tetapi pencatatan daring ini dimungkinkan, terutama jika kesiapan dari tiap lini Kemendagri sudah menyeluruh. Namun, Agus menyoalkan banyaknya laporan tentang kehabisan blangko KTP-el di daerah.
Segunung Masalah KTP-el di Halaman Kemendagri
Petugas memindai retina mata untuk kebutuhan pembuatan KTP-el. Foto: Antara/Raisan Al Farisi

Aspek pencegahan lemah


Selain KTP-el, yang harus menjadi perhatian adalah banyaknya kepala daerah yang tertangkap karena korupsi. Sejauh ini, aspek pencegahan Kemendagri dianggap kurang maksimal mencegah perilaku koruptif.
 
Hal ini disebabkan unsur pengawasan berada di sekretariat jenderal yang secara hierarki berada di bawah kepala daerah masing-masing wilayah. Alhasil, tak ada kepala daerah yang diekspos karena korupsi oleh aparat pengawas internal pemerintah (APIP).
 
"Kalau tidak efektif ngapain dibuat. Itu cuma slogan. Enggak ada pengaruhnya, menghabiskan dana. Jadi, harus ada lapor polisi," kata Agus.
 
PR terakhir terkait tumpang tindih regulasi antara pusat dan daerah. Menurut Agus, keluhan Jokowi terkait hal ini harusnya menjadi perhatian Kemendagri. Pasalnya, institusi itu menjadi saringan dari peraturan daerah yang dibuat.
 
Kemendagri juga bisa membuat sistem monitoring aturan untuk melakukan pemantauan. Pasalnya, Agus melihat banyak regulasi yang dibuat berdasarkan proyek di daerah, dalam konotasi negatif.
 
"Sekarang bagaimana kepala daerahnya membuat aturan itu tanpa harus melanggar hukum. Sudah ada supervisi memang, tapi based on proyek, kan enggak ada monitoringnya," ujar Agus.

Tiga fokus KTP-el


Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengakui memang ada pekerjaan rumah yang masih harus dituntaskan. Hal ini terutama terkait pembaca kartu KTP-el.
 
Menurut dia, hal ini masuk dalam tiga fokus utama Dukcapil terkait KTP-el. Pertama yakni penunggalan data, dilanjutkan pemanfaatan data tunggal, dan ekosistem pemanfaatan melalui card reader.
 
"Sekarang memang yang memakai card reader belum banyak. Baru 40 ribu lebih card reader yang beredar," kata dia.
 
Sejauh ini beberapa perusahaan berbasis pelayanan publik sudah memakai card reader, seperti perbankan, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan berbagai lembaga pembiayaan. Namun, dia mengakui penggunaan pembaca kartu masih kurang untuk bisa disebut sebagai ekosistem.
 
"Kami butuh dukungan dari Ombudsman yang bergerak di bidang pelayanan publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, yang bertanggung jawab atas ASN (aparatur sipil negara) bisa mendorong itu juga," kata dia.
 
Tak hanya itu, Zudan juga meminta dukungan dunia industri. Pasalnya, saat ini harga card reader dinilai cukup mahal. "Harganya Rp7 juta sampai Rp10 juta, bergantung kualitasnya," sebut dia.

Krisis blangko


Selain membeberkan soal tantangan ekosistem, Zudan juga menjelaskan hambatan direktorat yang dia pimpinnya terkait penyediaan KTP-el. Dukcapil sudah meminta penambahan biaya untuk membeli blangko, tetapi ditolak Kementerian Keuangan.
 
"Jadi kemungkinan November-Desember 2019 itu blangko akan habis. Kami rencananya belum 20 juta keping, tapi ada kenaikan harga karena nilai tukar dolar dan terpengaruh ekonomi global, nah itu hanya bisa beli 16 juta keping. Kekurangan 4 juta keping," ujar dia.
 
Menurut Zudan, jika ingin memenuhi kebutuhan, paling tidak harus menambah 8 juta keping blangko. Perhitungan dia, 4-5 juta blangko untuk mencetak kartu dari masyarakat yang sudah merekam. Sisanya untuk memenuhi kebutuhan pengubahan nama daerah.
 
Kasus pengubahan nama terjadi di Mamuju Utara yang berubah menjadi Pasang Kayu, Kepulauan Tanimbar. Juga daerah Pangandaran yang sebelumnya bernama Ciamis. Belum lagi, sebagian Kalimantan Timur yang berubah menjadi Kalimantan Utara.
 
"Kalau tidak mengganti itu, 4 juta keping cukup. Tapi sekarang itu habis. Kira-kira kalau menambah Rp80-90 miliar anggaran saja selesai urusannya," kata Zudan.
 
Data Dukcapil, saat ini telah 99 persen penduduk Indonesia yang berhak mendapat KTP-el telah merekam. Perhitungan Zudan, tinggal 2 juta yang belum dicetak KTP-el. Namun, masalah anggaran mengganjal Dukcapil. Dari yang tadinya Rp900 miliar berkurang Rp30 miliar menjadi Rp870 miliar.
 

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif