Jakarta: Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat Benny K Harman menyoroti pengamanan gedung Kejaksaan Agung oleh TNI. Benny menilai pengamanan tersebut tak diperlukan, apalagi memakai unsur militer.
"Enggak perlu, enggak perlu begitu. Menurut saya Panglima TNI (Jenderal Agus Subiyanto) perlu tarik pasukan itu," kata Benny di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024.
Benny juga meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin menjelaskan alasan pihaknya menambah pengamanan dari TNI. Burhanuddin mesti mengungkap masalah yang tengah terjadi saat ini.
Di sisi lain, Benny juga menyoroti polemik yang terjadi antara Kejaksaan Agung dan Polri. Hal tersebut buntut penguntitan Jampidsus oleh anggota Densus 88.
"Kasus konflik antara Kejaksaan Agung sama kepolisian ini hendaknya tidak mengganggu agenda pemberantasan korupsi, terutama pengungkapan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pengusaha besar," kata Benny.
Benny mengusulkan Presiden Joko Widodo memanggil Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit. Keduanya perlu didudukkan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi antara dua institusi itu.
Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI, sebelumnya, mengirim personelnya untuk membantu penjagaan keamanan di lingkungan kantor Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Hal itu terungkap dalam unggahan akun media sosial Instagram, Puspomtni, Sabtu, 25 Mei 2024.
Jakarta: Anggota Komisi III
DPR dari Fraksi Demokrat Benny K Harman menyoroti pengamanan gedung Kejaksaan Agung oleh TNI. Benny menilai pengamanan tersebut tak diperlukan, apalagi memakai unsur militer.
"Enggak perlu, enggak perlu begitu. Menurut saya Panglima TNI (Jenderal Agus Subiyanto) perlu tarik pasukan itu," kata Benny di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024.
Benny juga meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin menjelaskan alasan pihaknya menambah pengamanan dari TNI. Burhanuddin mesti mengungkap masalah yang tengah terjadi saat ini.
Di sisi lain, Benny juga menyoroti polemik yang terjadi antara
Kejaksaan Agung dan Polri. Hal tersebut buntut penguntitan Jampidsus oleh anggota Densus 88.
"Kasus konflik antara Kejaksaan Agung sama kepolisian ini hendaknya tidak mengganggu agenda pemberantasan korupsi, terutama pengungkapan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pengusaha besar," kata Benny.
Benny mengusulkan Presiden Joko Widodo memanggil Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit. Keduanya perlu didudukkan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi antara dua institusi itu.
Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI, sebelumnya, mengirim personelnya untuk membantu penjagaan keamanan di lingkungan kantor Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Hal itu terungkap dalam unggahan akun media sosial Instagram, Puspomtni, Sabtu, 25 Mei 2024.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
