medcom.id, Jakarta: Arsul Sani baru tiga hari resmi menjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP hasil Muktamar ke-VIII yang berlangsung di Pondok Gede, Jakarta Timur, beberapa waktu lalu. Setidaknya Arsul resmi menjabat Sekjen PPP periode 2016-2021 sejak Menkumham Yasonna Laoly mengumumkan penerbitan Surat Keputusan (SK) kepengurusan pada Rabu, 27 April.
Namun, kini Arsul tengah dilanda dilema. Di satu sisi, Arsul ingin menjalankan fungsi sekjen secara optimal. Tapi di sisi lain, dia masih menjabat anggota Komisi III DPR.
"Saya jadi sekjen. Saya bilang sama formatur dan sama pak Romy (Ketua Umum PPP Romahurmuziy) itu, kalau di perjalanan ada yang lebih baik atau saya diperlukan di tempat lain. Di tempat lain bukan di kabinet, nanti ke-geer-an. Misalnya untuk memimpin fraksi, atau untuk apa, ya saya harus dicopot (dari sekjen)," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/4/2016).
Arsul mengaku akan membahas posisi barunya dalam rapat DPP yang akan datang. Dia ingin ada keputusan yang jelas mengenai dua posisinya tersebut.
Presiden Ketiga RI B.J Habibie (kedua kiri) berbincang dengan Ketua Umum PPP Romahurmuziy (kedua kanan), Ketua Majelis Pakar Lukman Hakim Saefuddin (kiri) dan Ketua Mahkamah Partai Taufiequrachman Ruki dalam acara silaturahmi dan taaruf Pengurus DPP PPP di Jakarta, Kamis (28/4). Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay
"Cuma kadang-kadang kan persoalannya, kalau saya terus nih (rangkap jabatan), saya sudah bilang, saya lepas (posisi di) Baleg (Badan Legislatif). Saya hanya akan di komisi III. Persoalannya kan PPP di komisi III, enggak ada yang bunyi juga (vokal)," ucap dia.
(Baca juga: Di Balik Pengangkatan Ruki Jadi Ketua Mahkamah Partai PPP)
Arsul mengaku khawatir jika dirinya diminta fokus sebagai Sekjen khawatir tidak ada politikus PPP yang vokal. Arsul tampak lebih ingin mempertahankan posisinya di DPR ketimbang menjadi sekjen.
"Kalau saya sekjen ngurusin surat-menyurat, terima tamu, enggak kelihatan PPP ini di DPR. Kan persoalannya itu juga," kata dia.
Menkumham telah menerbitkan SK bernomor M.HH-006.AH.11.01 tahun 2016 tentang pengesahan susunan personalia DPP PPP masa bakti 2016-2021. Dalam kepengurusan hasil Muktamar bertajuk islah itu tercatat sebanyak 146 kader yang didaulat sebagai pengurus.
(Baca juga: Alasan PPP Libatkan Taufiequrachman Ruki)
medcom.id, Jakarta: Arsul Sani baru tiga hari resmi menjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP hasil Muktamar ke-VIII yang berlangsung di Pondok Gede, Jakarta Timur, beberapa waktu lalu. Setidaknya Arsul resmi menjabat Sekjen PPP periode 2016-2021 sejak Menkumham Yasonna Laoly mengumumkan penerbitan Surat Keputusan (SK) kepengurusan pada Rabu, 27 April.
Namun, kini Arsul tengah dilanda dilema. Di satu sisi, Arsul ingin menjalankan fungsi sekjen secara optimal. Tapi di sisi lain, dia masih menjabat anggota Komisi III DPR.
"Saya jadi sekjen. Saya bilang sama formatur dan sama pak Romy (Ketua Umum PPP Romahurmuziy) itu, kalau di perjalanan ada yang lebih baik atau saya diperlukan di tempat lain. Di tempat lain bukan di kabinet, nanti ke-geer-an. Misalnya untuk memimpin fraksi, atau untuk apa, ya saya harus dicopot (dari sekjen)," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/4/2016).
Arsul mengaku akan membahas posisi barunya dalam rapat DPP yang akan datang. Dia ingin ada keputusan yang jelas mengenai dua posisinya tersebut.
Presiden Ketiga RI B.J Habibie (kedua kiri) berbincang dengan Ketua Umum PPP Romahurmuziy (kedua kanan), Ketua Majelis Pakar Lukman Hakim Saefuddin (kiri) dan Ketua Mahkamah Partai Taufiequrachman Ruki dalam acara silaturahmi dan taaruf Pengurus DPP PPP di Jakarta, Kamis (28/4). Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay
"Cuma kadang-kadang kan persoalannya, kalau saya terus nih (rangkap jabatan), saya sudah bilang, saya lepas (posisi di) Baleg (Badan Legislatif). Saya hanya akan di komisi III. Persoalannya kan PPP di komisi III, enggak ada yang bunyi juga (vokal)," ucap dia.
(
Baca juga: Di Balik Pengangkatan Ruki Jadi Ketua Mahkamah Partai PPP)
Arsul mengaku khawatir jika dirinya diminta fokus sebagai Sekjen khawatir tidak ada politikus PPP yang vokal. Arsul tampak lebih ingin mempertahankan posisinya di DPR ketimbang menjadi sekjen.
"Kalau saya sekjen ngurusin surat-menyurat, terima tamu, enggak kelihatan PPP ini di DPR. Kan persoalannya itu juga," kata dia.
Menkumham telah menerbitkan SK bernomor M.HH-006.AH.11.01 tahun 2016 tentang pengesahan susunan personalia DPP PPP masa bakti 2016-2021. Dalam kepengurusan hasil Muktamar bertajuk islah itu tercatat sebanyak 146 kader yang didaulat sebagai pengurus.
(
Baca juga: Alasan PPP Libatkan Taufiequrachman Ruki)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
