Jakarta: Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang meminta pemerintah memperhatikan dampak kenaikan biaya haji 2023 pada masyarakat. Masyarakat dikhawatirkan malah gagal berangkat ke Tanah Suci lantaran tidak mampu melunasi biaya haji.
"Kita pasti malu kalau jemaah gagal berangkat tahun ini karena tidak bisa melunasi. Kita mau supaya jemaah ini jangan gagal berangkat," kata Marwan dalam keterangan tertulis, Senin, 13 Februari 2023.
Marwan mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terbuka soal kondisi keuangan haji. Skema subsidi bisa dilakukan bila BPKH yakin biaya haji tahun depan tetap stabil.
"Kami mewanti-wanti agar keuangan BPKH tidak kolaps dan jangan sampai subsidi yang dipakai harus menggunakan hak jemaah lain pada tahun yang akan datang," ujar dia.
Marwan menjamin DPR akan mendukung BPKH. Terutama, dengan memberikan instrumen undang-undang agar BPKH leluasa menggandakan dana.
"Kami juga meminta agar pemerintah meningkatkan kapasitas bernegosiasi, jangan hanya memberikan Arab Saudi untuk mengancam Indonesia," papar dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jakarta: Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang meminta pemerintah memperhatikan dampak kenaikan
biaya haji 2023 pada masyarakat. Masyarakat dikhawatirkan malah gagal berangkat ke Tanah Suci lantaran tidak mampu melunasi biaya haji.
"Kita pasti malu kalau jemaah gagal berangkat tahun ini karena tidak bisa melunasi. Kita mau supaya jemaah ini jangan gagal berangkat," kata Marwan dalam keterangan tertulis, Senin, 13 Februari 2023.
Marwan mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terbuka soal kondisi keuangan haji. Skema subsidi bisa dilakukan bila BPKH yakin
biaya haji tahun depan tetap stabil.
"Kami mewanti-wanti agar keuangan BPKH tidak kolaps dan jangan sampai subsidi yang dipakai harus menggunakan hak jemaah lain pada tahun yang akan datang," ujar dia.
Marwan menjamin
DPR akan mendukung BPKH. Terutama, dengan memberikan instrumen undang-undang agar BPKH leluasa menggandakan dana.
"Kami juga meminta agar pemerintah meningkatkan kapasitas bernegosiasi, jangan hanya memberikan Arab Saudi untuk mengancam Indonesia," papar dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
