medcom.id, Jakarta: Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Johnny G. Plate tak mau berburuk sangka tentang pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Gatot menyebut ada instansi nonmiliter yang memesan 5.000 pucuk senjata api.
"Ini positifnya Panglima, dibuka pada masyarakat agar mereka waspada," kata Johnny di kantor DPP NasDem, Jalan R.P. Soeroso, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, Selasa 26 September 2017.
Menurut Johnny, ucapan Gatot bisa menuntun pemerintah memperbaiki pola pengadaan agar data senjata di TNI, Polri, dan instansi lain terintegrasi. Jadi, tak ada lagi simpang siur atau saling klaim soal penyediaan senjata.
Baca: Menhan Sebut Ada 'Miskomunikasi' dalam Polemik Pembelian Senjata
"Bisa dibayangkan apabila Menhan (Menteri Pertahanan-Red.), Panglima TNI atau Kapolri tidak tahu jumlah senjata di Indonesia," kata Johnny.
Sebaliknya, anggota Komisi XI DPR itu lebih menyoroti mengapa informasi dari Gatot bisa tersebar. Padahal, Gatot berbicara di internal TNI. Dia menilai, internal TNI memang perlu menerima informasi terkait pemesanan senjata.
"Kalau itu perlu untuk masyarakat, Panglima TNI pasti melakukan konferensi pers. Apakah panglima melakukan itu? Tidak kan, berarti bukan untuk konsumsi publik," tegas dia.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto juga sudah meluruskan isu pembelian 5.000 pucuk senjata ini. Wiranto mengakui ada pembelian senjata, tapi hanya berjumlah 500.
"Sekarang sedang bergulir di tengah masyarakat dan menimbulkan spekulasi. Apakah ini karena keadaan Indonesia yang sudah genting, ada sesuatu kekuatan yang ingin (memberontak) seperti tahun-tahun dulu melakukan aksi yang mengganggu stabilitas dan keamanan nasional," kata Wiranto.
Wiranto mengaku, telah berkomunikasi dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan, Panglima TNI, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan institusi terkait. Wiranto menyimpulkan isu ini menjadi liar karena faktor komunikasi yang tidak tuntas.
"Setelah saya tanyakan, saya cek kembali, ternyata ini berhubungan dengan pembelian 500 pucuk senjata buatan Pindad, yang diperuntukkan bagi sekolah intelijen oleh BIN," ucap dia.
medcom.id, Jakarta: Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Johnny G. Plate tak mau berburuk sangka tentang pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Gatot menyebut ada instansi nonmiliter yang memesan 5.000 pucuk senjata api.
"Ini positifnya Panglima, dibuka pada masyarakat agar mereka waspada," kata Johnny di kantor DPP NasDem, Jalan R.P. Soeroso, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, Selasa 26 September 2017.
Menurut Johnny, ucapan Gatot bisa menuntun pemerintah memperbaiki pola pengadaan agar data senjata di TNI, Polri, dan instansi lain terintegrasi. Jadi, tak ada lagi simpang siur atau saling klaim soal penyediaan senjata.
Baca: Menhan Sebut Ada 'Miskomunikasi' dalam Polemik Pembelian Senjata
"Bisa dibayangkan apabila Menhan (Menteri Pertahanan-
Red.), Panglima TNI atau Kapolri tidak tahu jumlah senjata di Indonesia," kata Johnny.
Sebaliknya, anggota Komisi XI DPR itu lebih menyoroti mengapa informasi dari Gatot bisa tersebar. Padahal, Gatot berbicara di internal TNI. Dia menilai, internal TNI memang perlu menerima informasi terkait pemesanan senjata.
"Kalau itu perlu untuk masyarakat, Panglima TNI pasti melakukan konferensi pers. Apakah panglima melakukan itu? Tidak kan, berarti bukan untuk konsumsi publik," tegas dia.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto juga sudah meluruskan isu pembelian 5.000 pucuk senjata ini. Wiranto mengakui ada pembelian senjata, tapi hanya berjumlah 500.
"Sekarang sedang bergulir di tengah masyarakat dan menimbulkan spekulasi. Apakah ini karena keadaan Indonesia yang sudah genting, ada sesuatu kekuatan yang ingin (memberontak) seperti tahun-tahun dulu melakukan aksi yang mengganggu stabilitas dan keamanan nasional," kata Wiranto.
Wiranto mengaku, telah berkomunikasi dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan, Panglima TNI, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan institusi terkait. Wiranto menyimpulkan isu ini menjadi liar karena faktor komunikasi yang tidak tuntas.
"Setelah saya tanyakan, saya cek kembali, ternyata ini berhubungan dengan pembelian 500 pucuk senjata buatan Pindad, yang diperuntukkan bagi sekolah intelijen oleh BIN," ucap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(INF)
