medcom.id, Jakarta: Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyebut ada miskomunikasi dalam polemik pembelian 521 pucuk senjata oleh Badan Intelijen Negara (BIN). Pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal pembelian senjata yang langsung diralat Menko Polhukam Wiranto ramai diperdebatkan.
"Yang jelas komunikasi enggak nyambung. Saya nanya kenapa kok enggak nyambung? Tinggal telepon doang, (kok) enggak nyambung? Dari sini ke bulan saja bisa nyambung," kata Ryamizard di Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa 26 September 2017.
Ryamizard menegaskan, tak ada pembelian 5.000 puncuk senjata seperti yang disampaikan Panglima Gatot. Pembelian senjata oleh BIN hanya 521 pucuk. Senjata bakal digunakan untuk mendukung latihan taruna/taruni Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN). Permohonan pembelian sudah seizin Menhan sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.
Ryamizard memperlihatkan surat yang ditandatangani Wakil Kepala BIN Teddy Lhaksmana. Lembaran dilengkapi kop surat BIN itu ditembuskan kepada Kepala BIN , Asintel Panglima TNI, Kepala BAIS TNI, dan Dirjen Kuathan Kementerian Pertahanan.
Mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu menduga Panglima TNI tak mendapat informasi pembelian senjata dari stafnya. "Ini kan sudah ada. Mungkin tidak dilaporkan saja sama asisten Panglima TNI, mungkin," kata Ryamizard sambil menunjuk surat.
Sebelumnya, Wiranto menyesalkan pernyataan Gatot yang akhirnya menimbulkan polemik dan spekulasi terkait pembelian 5.000 pucuk senjata oleh sebuah instansi. Wiranto mengatakan, pernyataan yang dikeluarkan Gatoto akibat komunikasi tak tuntas.
"Itu saja. Setelah disambungkan (antara stakeholder terkait), tidak ada masalah," kata Wiranto dalam dalam jumpa pers di kantornya, Minggu 24 September 2017.
medcom.id, Jakarta: Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyebut ada miskomunikasi dalam polemik pembelian 521 pucuk senjata oleh Badan Intelijen Negara (BIN). Pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal pembelian senjata yang langsung diralat Menko Polhukam Wiranto ramai diperdebatkan.
"Yang jelas komunikasi enggak nyambung. Saya nanya kenapa kok enggak nyambung? Tinggal telepon doang, (kok) enggak nyambung? Dari sini ke bulan saja bisa nyambung," kata Ryamizard di Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa 26 September 2017.
Ryamizard menegaskan, tak ada pembelian 5.000 puncuk senjata seperti yang disampaikan Panglima Gatot. Pembelian senjata oleh BIN hanya 521 pucuk. Senjata bakal digunakan untuk mendukung latihan taruna/taruni Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN). Permohonan pembelian sudah seizin Menhan sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.
Ryamizard memperlihatkan surat yang ditandatangani Wakil Kepala BIN Teddy Lhaksmana. Lembaran dilengkapi kop surat BIN itu ditembuskan kepada Kepala BIN , Asintel Panglima TNI, Kepala BAIS TNI, dan Dirjen Kuathan Kementerian Pertahanan.
Mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu menduga Panglima TNI tak mendapat informasi pembelian senjata dari stafnya. "Ini kan sudah ada. Mungkin tidak dilaporkan saja sama asisten Panglima TNI, mungkin," kata Ryamizard sambil menunjuk surat.
Sebelumnya, Wiranto menyesalkan pernyataan Gatot yang akhirnya menimbulkan polemik dan spekulasi terkait pembelian 5.000 pucuk senjata oleh sebuah instansi. Wiranto mengatakan, pernyataan yang dikeluarkan Gatoto akibat komunikasi tak tuntas.
"Itu saja. Setelah disambungkan (antara stakeholder terkait), tidak ada masalah," kata Wiranto dalam dalam jumpa pers di kantornya, Minggu 24 September 2017.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
