Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambut baik peluncuran Kartu Kredit Pemerintah Domestik (KKPD) dan QRIS oleh Bank Indonesia. Langkah tersebut menjadi bukti Indonesia memiliki kemampuan dan kecepatan mengimbangi perkembangan ekonomi digital yang bergerak dengan sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir.
"Ini bukti bahwa negara kita mengikuti kecepatan perubahan teknologi digital di bidang ekonomi. Artinya, kita ini tidak ketinggalan-ketinggalan amat," ujar Jokowi saat Peluncuran KKPD dan QRIS di Gedung BI, Jakarta, Senin, 29 Agustus 2022.
Setelah peluncuran dilakukan, Kepala Negara berpesan kepada bank sentral beserta perbankan, terutama Himpunan Bank Negara, untuk mengawal dan mendampingi pelaksanaan sistem tersebut di lapangan. Pihak-pihak itu harus mengawal seluruh kementerian dan lembaga negara, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota bisa masuk, sehingga tujuan utama untuk mencapai kemudahan, kecepatan, dan efisiensi transaksi bisa betul-betul terwujud.
"Ini harus dikawal sehingga terjadi kecepatan, kecepatan pembayaan. Mungkin dulu pembayaran mundur mundur. Dengan kartu kredit ini, mestinya begitu transaksi, ketika bayar, sudah langsung ke masuk rekening kita," jelas dia.
Dengan adanya percepatan itu, dia meyakini pergerakan ekonomi terutama di sektor UMKM akan semakin kencang hingga pada akhirnya bisa berdampak baik pada pertumbuhan ekonomi nasional.
Dikutip dari laman Kemenkeu.go.id, Kartu Kredit Pemerintah Domestik adalah bagian dari pembiayaan pemerintah. Sistem tersebut diberlakukan untuk pembayaran langsung, dengan metode transaksi nontunai (cashless).
Transaksi dilakukan atas barang operasional kantor hingga perjalanan bisnis, dan dilakukan melalui transfer langsung dari rekening kas nasional ke rekening pihak yang menyediakan atau menjual segala kebutuhan. Mekanisme ini digunakan untuk pembayaran kontrak aparatur sipil negara (ASN), gaji pegawai, tunjangan makan, uang lembur dan tunjangan kinerja, serta biaya barang untuk perjalanan dinas.
Jokowi juga berharap QRIS ke depan bisa dikoneksikan dengan sistem pembayaran serupa di semua negara ASEAN. Dengan begitu, memudahkan UMKM dan dunia pariwisata untuk berhubungan dengan negara lain.
"Kita harap terjadi efisiensi sehingga kita tidak hanya menjadi pasar, tidak hanya menjadi pengguna tapi memiliki sebuah platform, aplikasi yang bisa nantinya penggunanya semakin banyak," ujar Jokowi.
Jakarta: Presiden Joko Widodo (
Jokowi) menyambut baik peluncuran Kartu Kredit Pemerintah Domestik (KKPD) dan
QRIS oleh Bank Indonesia. Langkah tersebut menjadi bukti Indonesia memiliki kemampuan dan kecepatan mengimbangi perkembangan
ekonomi digital yang bergerak dengan sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir.
"Ini bukti bahwa negara kita mengikuti kecepatan perubahan teknologi digital di bidang ekonomi. Artinya, kita ini tidak ketinggalan-ketinggalan amat," ujar Jokowi saat Peluncuran KKPD dan QRIS di Gedung BI, Jakarta, Senin, 29 Agustus 2022.
Setelah peluncuran dilakukan, Kepala Negara berpesan kepada bank sentral beserta perbankan, terutama Himpunan Bank Negara, untuk mengawal dan mendampingi pelaksanaan sistem tersebut di lapangan. Pihak-pihak itu harus mengawal seluruh kementerian dan lembaga negara, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota bisa masuk, sehingga tujuan utama untuk mencapai kemudahan, kecepatan, dan efisiensi transaksi bisa betul-betul terwujud.
"Ini harus dikawal sehingga terjadi kecepatan, kecepatan pembayaan. Mungkin dulu pembayaran mundur mundur. Dengan kartu kredit ini, mestinya begitu transaksi, ketika bayar, sudah langsung ke masuk rekening kita," jelas dia.
Dengan adanya percepatan itu, dia meyakini pergerakan ekonomi terutama di sektor UMKM akan semakin kencang hingga pada akhirnya bisa berdampak baik pada pertumbuhan ekonomi nasional.
Dikutip dari laman Kemenkeu.go.id, Kartu Kredit Pemerintah Domestik adalah bagian dari pembiayaan pemerintah. Sistem tersebut diberlakukan untuk pembayaran langsung, dengan metode transaksi nontunai (
cashless).
Transaksi dilakukan atas barang operasional kantor hingga perjalanan bisnis, dan dilakukan melalui transfer langsung dari rekening kas nasional ke rekening pihak yang menyediakan atau menjual segala kebutuhan. Mekanisme ini digunakan untuk pembayaran kontrak aparatur sipil negara (ASN), gaji pegawai, tunjangan makan, uang lembur dan tunjangan kinerja, serta biaya barang untuk perjalanan dinas.
Jokowi juga berharap QRIS ke depan bisa dikoneksikan dengan sistem pembayaran serupa di semua negara ASEAN. Dengan begitu, memudahkan UMKM dan dunia pariwisata untuk berhubungan dengan negara lain.
"Kita harap terjadi efisiensi sehingga kita tidak hanya menjadi pasar, tidak hanya menjadi pengguna tapi memiliki sebuah platform, aplikasi yang bisa nantinya penggunanya semakin banyak," ujar Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
