Jakarta: Ketua Umum Partai Republik Satu Hasnaeni mengunggah menyampaikan permintaan maaf kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari terkait dugaan asusila. Menurut ahli pidana Muhammad Boli, sedari awal kasus ini memang sarat muatan politis.
"Beredarnya video permohonan maaf Hasnaeni kepada ketua KPU, memperkuat dugaan adanya muatan politis," kata Muhammad Boli dalam keterangan tertulisnya, Senin, 26 Desember 2022.
Boli mengatakan langkah Hasnaeni melaporkan kasus dugaan pelecehan seksual dan pemerkosaan ketua KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) adalah tindakan hukum yang tidak tepat. Sekaligus, salah alamat.
"Jika memang dugaan itu benar dan memiliki bukti-bukti, seharusnya dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk kemudian di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku," kata dia.
Boli menilai tidak dilakukannya laporan pengaduan ke kepolisian menguatkan dugaan bahwa pelaporan Hasnaeni bermuatan politis. Pelaporan dinilai semata ingin merusak citra ketua KPU sebagai penyelenggara pemilu.
Laporan Hasnaeni dinilai telah mengganggu proses konsolidasi penyelenggaraan pemilu. Selain itu, berpotensi menghambat, serta melukai seluruh insan penyelenggara pemilu.
"Karena ketua KPU adalah simbol institusi KPU. Karena kuatnya daya rusak tuduhan Hasnaeni, maka ketua KPU atau KPU secara institusi mengambil langkah hukum atas tuduhan tersebut. Ini semua untuk menyelamatkan marwah KPU," tegas dia.
Sebelumnya, Hasnaeni 'Wanita Emas' melakukan klarifikasi terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Ia menyebut isu pelecehan seksual dan pemerkosaan yang dilakukan Ketua KPU terhadap Hasnaeni tidak benar. Hasnaeni meminta maaf ke Ketua KPU beserta jajarannya.
"Bahwa video yang beredar yang menyatakan bahwa saya telah mengalami pelecehan seksual dan pemerkosaan yang dilakukan oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari maka saya nyatakan bahwa hal itu tidak benar," kata Hasnaeni dalam video yang viral di media sosial.
Jakarta: Ketua Umum Partai Republik Satu Hasnaeni mengunggah menyampaikan permintaan maaf kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (
KPU) Hasyim Asy’ari terkait dugaan asusila. Menurut ahli pidana Muhammad Boli, sedari awal kasus ini memang sarat muatan politis.
"Beredarnya video permohonan maaf Hasnaeni kepada ketua KPU, memperkuat dugaan adanya muatan politis," kata Muhammad Boli dalam keterangan tertulisnya, Senin, 26 Desember 2022.
Boli mengatakan langkah Hasnaeni melaporkan kasus dugaan
pelecehan seksual dan pemerkosaan ketua KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) adalah tindakan hukum yang tidak tepat. Sekaligus, salah alamat.
"Jika memang dugaan itu benar dan memiliki bukti-bukti, seharusnya dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk kemudian di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku," kata dia.
Boli menilai tidak dilakukannya laporan pengaduan ke kepolisian menguatkan dugaan bahwa pelaporan Hasnaeni bermuatan politis. Pelaporan dinilai semata ingin merusak citra ketua KPU sebagai penyelenggara pemilu.
Laporan Hasnaeni dinilai telah mengganggu proses konsolidasi penyelenggaraan pemilu. Selain itu, berpotensi menghambat, serta melukai seluruh insan penyelenggara pemilu.
"Karena ketua KPU adalah simbol institusi KPU. Karena kuatnya daya rusak tuduhan Hasnaeni, maka ketua KPU atau KPU secara institusi mengambil langkah hukum atas tuduhan tersebut. Ini semua untuk menyelamatkan marwah KPU," tegas dia.
Sebelumnya, Hasnaeni 'Wanita Emas' melakukan klarifikasi terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Ketua
KPU Hasyim Asy'ari. Ia menyebut isu pelecehan seksual dan pemerkosaan yang dilakukan Ketua KPU terhadap Hasnaeni tidak benar. Hasnaeni meminta maaf ke Ketua KPU beserta jajarannya.
"Bahwa video yang beredar yang menyatakan bahwa saya telah mengalami pelecehan seksual dan pemerkosaan yang dilakukan oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari maka saya nyatakan bahwa hal itu tidak benar," kata Hasnaeni dalam video yang viral di media sosial.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
