Ketua DPR RI Puan Maharani. Foto: DPR
Ketua DPR RI Puan Maharani. Foto: DPR

DPR Minta Pemerintah Buktikan Layanan PeduliLindungi Tak Langgar Privasi

Nasional Virus Korona DPR RI covid-19 pandemi covid-19 PeduliLindungi
Juven Martua Sitompul • 18 April 2022 13:13
Jakarta: Pemerintah diminta membuktikan tuduhan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) soal PeduliLindungi melanggar privasi tidak benar. Privasi masyarakat harus dipastikan aman saat menggunakan PeduliLindungi selama pandemi covid-19.
 
"Kami berharap pemerintah bisa memberikan bukti konkret lewat metode yang paling mudah dipahami untuk memastikan layanan PeduliLindungi tidak melanggar privacy dan aman digunakan oleh masyarakat,” kata Ketua DPR Puan Maharani kepada wartawan, Jakarta, Senin 18 April 2022.
 
AS melaporkan adanya potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) lewat aplikasi PeduliLindungi yang menyimpan informasi masyarakat Indonesia. Menurut Puan, tudingan dari AS itu harus bisa dipatahkan dengan jaminan konkret dari pemerintah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Laporan dari pihak Amerika Serikat telah membuat kegelisahan publik. Pemerintah harus mampu memberi penjelasan yang komprehensif sehingga informasi tidak menjadi simpang siur," kata perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu.
 
Puan menilai aplikasi PeduliLindungi telah memberi banyak manfaat dalam penanganan pandemi covid-19. Meski begitu, tudingan AS yang menyoroti laporan dari sebuah LSM soal pemerintah yang mengawasi data pribadi masyarakat lewat PeduliLindungi tak bisa diabaikan begitu saja.
 
"Jangan sampai karena informasi yang kurang valid, semua jerih payah yang dilakukan dalam penanganan covid-19 menjadi bias," kata Puan.
 
Baca: Kominfo Jamin Tidak Ada Kebocoran Data di PeduliLindungi
 
Mantan Menko PMK itu mengatakan pembuktian dari pemerintah diperlukan agar anggapan PeduliLindungi menimbulkan gangguan kesewenang-wenangan dapat dibantah. Puan tak ingin disinformasi ini membuat masyarakat khawatir menggunakan aplikasi tersebut.
 
"Karena ini menyangkut kepercayaan publik. Saya khawatir jika informasi ini tidak ditanggulangi dengan baik, masyarakat menjadi ragu menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Padahal, PeduliLindungi sudah terbukti memberikan manfaat dan turut berkontribusi dalam pengendalian penyebaran covid-19 di Indonesia," kata Puan.
 
Terlepas dari itu, Puan tetap mengingatkan kewajiban pemerintah untuk melindungi data pribadi masyarakat. Dia mendorong pemerintah bersama-sama DPR untuk secara progresif menuntaskan pembahasan RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP).
 
"Seandainya UU PDP sudah disahkan dan semua pengguna data pribadi diawasi oleh otoritas independen bukan di bawah kementerian, tentu tudingan pelanggaran privacy ini lebih mudah dibuktikan dan tidak terlanjur menjadi polemik di masyarakat," kata Puan.
 
Puan menegaskan informasi masyarakat yang ada dalam aplikasi PeduliLindungi tidak boleh digunakan di luar penanganan pandemi covid-19. Dengan kewenangan yang ada saat ini, kata Puan, DPR akan terus melakukan pengawasan sehingga hak-hak rakyat, termasuk perlindungan data pribadi tetap terjaga.
 
"Tidak boleh ada penyalahgunaan data milik rakyat. Rakyat harus berdaulat atas data-data pribadi mereka," kata dia.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif