Penjabat Kepala Daerah Harus Netral dari Kepentingan Politik

Jakarta: Pemerintah harus memastikan penjabat kepala daerah yang ditunjuk netral. Penjabat kepala daerah yang tidak netral dinilai berbahaya untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. "Kita berharap ASN ini yang duduk di situ bukan titipan, harus netral, karena ini berbahaya menghadapi pemilu 2024," kata anggota Komisi II DPR Anwar Hafid kepada Medcom.id, Senin, 16 Mei 2022. Pemerintah harus memastikan penjabat yang dipilih bukan partisan partai mana pun. Penjabat yang memihak diyakini berbahaya untuk gelaran Pemilu 2024. "Itu yang harus kita wanti-wanti," ujar politikus Partai Demokrat itu. Baca: Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Disebut Tak Perlu Libatkan Publik Hafid juga meminta pemerintah memilih penjabat yang memahami daerahnya. Penjabat yang dipilih harus dipastikan mengerti seluk beluk pemerintahan di daerah itu. "Kalau bisa diprioritaskan orang yang mengetahui benar wilayah itu, punya pengalaman minimal kalau gubernur itu mungkin pernah jadi pejabat sebelumnya, ada pengalaman pemerintahan lah. Supaya jangan kaget," kata dia.