Ilustrasi. Foto: MI/Ramdani.
Ilustrasi. Foto: MI/Ramdani.

Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Disebut Tak Perlu Libatkan Publik

Candra Yuri Nuralam • 16 Mei 2022 12:47
Jakarta: Pemerintah disebut tidak perlu melibatkan masyarakat dalam penunjukan penjabat kepala daerah. Penunjukan pimpinan sementara itu hak pemerintah.
 
"Kalau bicara soal partisipasi masyarakat kan, kalau gubernur ini kan memang kewenangannya presiden, kan seperti itu, karena yang namanya pejabat sementara itu top down," kata anggota Komisi II DPR Anwar Hafid kepada Medcom.id, Senin, 16 Mei 2022.
 
Legislator Partai Demokrat itu mengatakan pemerintah bebas memilih calon yang diusulkan menjadi penjabat kepala daerah. Wakil rakyat pun disebut tidak bisa mencampuri keputusan itu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Tidak perlu melibatkan DPRD, tidak perlu melibatkan lembaga-lembaga, jadi itu hak prerogatif," ujar Hafid.
 
Pemilihan penjabat kepala daerah disebut mengabaikan Pasal 201 dalam Putusan Mahkamah Konsitusi (MK) Nomor 67 Tahun 2022. Pemerintah dinilai tidak membuat aturan turunan baru dan menghilangkan partisipasi publik dari perintah MK itu.
 
Baca: Kemendagri Diminta Libatkan Publik Soal Penjabat Gubernur DKI Jakarta
 
Namun, Hafid melihat proses pemilihan penjabat kepala daerah tidak menyalahi aturan. Pemerintah juga diyakini tidak melanggar putusan MK.
 
"Saya menganalisa kemarin itu perintah MK sebenarnya kan lebih menekankan agar pengisian jabatan itu tidak dari luar, yang saya pahami. Sehingga, saya kira apa yang pengisian jabatan yang sudah kemarin terjadi itu sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku selama ini," tutur Hafid.
 
Hafid menyebut pemerintah baru melanggar aturan jika penjabat kepala daerah yang dipilih bukan aparatur sipil negara (ASN). Lalu, pemerintah baru melakukan kesalahan jika memilih penjabat yang pangkatnya di bawah aturan yang ditentukan.
 
"Jangan sampai ada tiba-tiba dari mana saja boleh jadi penjabat, itu harus sudah aturan dari pejabat tingkat madya kalau gubernur kan seperti itu, sudah ada aturan itu," ucap dia.
 
Pengisian kepala daerah sementara memang selalu ditunjuk pemerintah tanpa melibatkan masyarakat. Prosedur ini sudah berlangsung sejak lama dan tidak melanggar aturan yang berlaku. Hafid menilai keterlibatan publik ini baru dipermasalahkan sekarang karena penjabat yang ditunjuk bakal banyak.
 
"Cuma ini agak sedikit seksi karena kan kebanyakan yang mau dilantik, tapi, selama ini prosedur itu sudah berlaku (tidak melanggar)," kata Hafid.
 
(AGA)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif