Ilustrasi. Medcom.id
Ilustrasi. Medcom.id

APJII Siap Bantu Ditjen Dukcapil Sediakan Akses NIK Tetap Gratis

Nasional APJII Dukcapil Nomor Induk Kependudukan
Anggi Tondi Martaon • 20 April 2022 23:40
Jakarta: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) berkomitmen membantu Ditjen Dukcapil Kemendagri menyediakan akses nomor induk kependudukan (NIK) gratis untuk layanan publik. Mereka menilai akses NIK tak perlu dipungut biaya.
 
“Verifikasi data menggunakan NIK sudah menjadi layanan dasar masyarakat di era digital, sehingga sebaiknya Ditjen Dukcapil Kemendagri tidak mengenakan biaya akses atas barang publik (public goods)," kata Ketua Umum APJII, Muhammad Arif, melalui keterangan tertulis, Rabu, 20 April 2022.
 
Arif menyebut penerapan biaya atas akses ke server NIK mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, terutama bagi sektor industri. Hal itu dinilai tak baik bagi pengembangan ekosistem iklim usaha dan pertumbuhan ekonomi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Untuk itu pengenaan biaya akses NIK dirasa tidak tepat,” ungkap dia.
 
Dia menyampaikan validasi dan verifikasi NIK gratis menjadi kebutuhan. Pasalnya, sudah menjadi kebutuhan di semua sektor, baik di masyarakat, industri, maupun pemerintahan.
 
Menurut dia, Dukcapil dapat menggunakan fasilitas Pusat Data Nasional yang sudah dibangun Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Serta, bersinergi dengan sumber daya sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
 
Baca: Cegah Hilangnya Data 200 Juta Peduduk, Kemendagri Butuh Peremajaan Server
 
Sinergi tersebut diyakini mampu mengurangi beban server Dukcapil. Menurut dia, NIK bukan tergolong data yang cepat berubah dan prosesnya dilakukan penyedia layanan sesuai sektor pelayanannya.
 
"Oleh karena itu, beban server Dukcapil tidak lebih dari penyimpanan dan web service melalui platform arsitektur berorientasi layanan," sebut dia.
 
Selain itu, Arif menjelaskan biaya penyimpanan data tergolong murah. Pada umumnya, tarif penyimpanan sekitar USD15-17 per terabyte.
 
Sedangkan jumlah data masyarakat yang harus disimpan sekitar 247 juta orang. Diperkirakan, setiap data hanya membutuhkan ruang penyimpanan 20 megabyte (MB).
 
"Maka hanya butuh 5480 TB. Ini bukan data yang terlalu besar," ungkap dia.
 
Arif menyampaikan pihaknya juga bisa menjamin keamanan data yang diakses. Pasalnya, penyimpanan data yang digunakan sudah menerapkan sistem terenkripsi.
 
"Sistem terenkripsi menjamin privasi dan kerahasiaan," ujar dia.
 
Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Kemendagri menyampaikan Zudan Arif Fakhrulloh menyampaikan pihaknya tengah menyusun rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) layanan pemanfaatan data administrasi kependudukan (adminduk). Nantinya instansi yang menggunakan informasi data adminduk perlu membayar saat mengakses dari peladen (server).
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif