Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merespons kekhawatiran terkait hilangnya data 200 juta penduduk karena server telah usang. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Zudan Arif Fakrulloh mengatakan server membutuhkan peremajaan karena usia ratusan perangkat sudah melebihi 10 tahun.
"Selain itu, sudah habis masa garansi. Spare part perangkat itu pun sudah tidak diproduksi lagi (end off support/end off life)," ucap Zudan dikutip dari Media Indonesia, Rabu, 13 April 2022.
Menurut dia, sudah saatnya server diremajakan khususnya untuk mendukung Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Sehingga, pemilu serentak itu dapat terselenggara dengan baik.
Baca: Sistem Dukcapil Disebut Usang, 200 Juta Data Kependudukan Terancam Hilang
"Semuanya belum dilakukan peremajaan dan penambahan perangkat karena belum tersedia anggaran," kata Zudan.
Di sisi lain, dia memastikan data 273 penduduk masih bisa dijaga dengan baik. Ada lapisan atau back up data di batam dengan sistem penyimpanan yang baru dan kapasitas cukup.
Untuk mengantisipasi hal ini, pihaknya tengah mengajukan alternatif pendanaan melalui Bappenas dan World Bank. Kemendagri juga menyusun regulasi tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) layanan pemanfaatan data adminduk oleh user yang saat ini sudah memasuki tahap paraf koordinasi antar K/L.
Dalam hal ini, Zudan menyebut Mendagri Tito Karnavian sudah menyetujui dan memaraf draf RPP PNBP.
"Dari PNBP ini diharapkan dapat membantu Ditjen Dukcapil dalam melakukan pemeliharaan dan pengembangan sistem dalam jangka panjang," kata Zudan.
Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merespons kekhawatiran terkait hilangnya data 200 juta penduduk karena server telah usang. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (
Dukcapil) Zudan Arif Fakrulloh mengatakan server membutuhkan peremajaan karena usia ratusan perangkat sudah melebihi 10 tahun.
"Selain itu, sudah habis masa garansi. Spare part perangkat itu pun sudah tidak diproduksi lagi (
end off support/end off life)," ucap Zudan dikutip dari
Media Indonesia, Rabu, 13 April 2022.
Menurut dia, sudah saatnya server diremajakan khususnya untuk mendukung Pemilihan Umum
(Pemilu) 2024. Sehingga, pemilu serentak itu dapat terselenggara dengan baik.
Baca:
Sistem Dukcapil Disebut Usang, 200 Juta Data Kependudukan Terancam Hilang
"Semuanya belum dilakukan peremajaan dan penambahan perangkat karena belum tersedia anggaran," kata Zudan.
Di sisi lain, dia memastikan data 273 penduduk masih bisa dijaga dengan baik. Ada lapisan atau
back up data di batam dengan sistem penyimpanan yang baru dan kapasitas cukup.
Untuk mengantisipasi hal ini, pihaknya tengah mengajukan alternatif pendanaan melalui Bappenas dan World Bank.
Kemendagri juga menyusun regulasi tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) layanan pemanfaatan data adminduk oleh user yang saat ini sudah memasuki tahap paraf koordinasi antar K/L.
Dalam hal ini, Zudan menyebut Mendagri Tito Karnavian sudah menyetujui dan memaraf draf RPP PNBP.
"Dari PNBP ini diharapkan dapat membantu Ditjen Dukcapil dalam melakukan pemeliharaan dan pengembangan sistem dalam jangka panjang," kata Zudan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
