Jakarta: Politikus PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari tidak mau berspekulasi terkait isu penyesuaian gaji anggota DPR yang diatur berdasarkan kinerja. Sebab, bagus atau buruk kinerja DPR tetap menerima gaji.
"Enggak ada mekanisme gitu di DPR. Mau jelek dan bagus kinerjanya, rajin atau bolosan, semua digaji otomatis masuk rekening masing-masing. Itu sudah protokoler," kata Eva, Minggu, 9 Desember 2018.
Terkait sikap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang mengaku siap tidak digaji jika kinerja mereka buruk saat menjabat sebagai anggota DPR. Eva menyarankan PSI melakukan komunikasi dengan bagian keuangan DPR. Sebab itu merupakan program internal PSI bersama anggotanya.
"Itu mekanisme internal DPP PSI dengan masing-masing anggotanya. Misalnya mereka minta persetujuan (bagian keuangan DPR) agar semua gaji kader PSI masuk ke rekening DPP," ujarnya.
Baca: Gaji DPR Harus Disesuaikan Kinerja
Sebelumnya, Ketua DPP PSI Tsamara Amany menilai pemberian gaji anggota DPR harus disandarkan pada prinsip meritokrasi. Karena itu pihaknya mendukung wacana agar anggota DPR tak diberi gaji jika berkinerja buruk.
Menurutnya, menggaji anggota DPR yang tidak mampu merampungkan UU sama saja menghamburkan uang negara.
"Praktik penghamburan uang rakyat untuk anggota DPR berkinerja buruk harus dihentikan. Masak kita terus-menerus diwakili anggota DPR yang berkinerja buruk?," kata Tsamara.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/0kpzVq7N" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Politikus PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari tidak mau berspekulasi terkait isu penyesuaian gaji anggota DPR yang diatur berdasarkan kinerja. Sebab, bagus atau buruk kinerja DPR tetap menerima gaji.
"Enggak ada mekanisme gitu di DPR. Mau jelek dan bagus kinerjanya, rajin atau bolosan, semua digaji otomatis masuk rekening masing-masing. Itu sudah protokoler," kata Eva, Minggu, 9 Desember 2018.
Terkait sikap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang mengaku siap tidak digaji jika kinerja mereka buruk saat menjabat sebagai anggota DPR. Eva menyarankan PSI melakukan komunikasi dengan bagian keuangan DPR. Sebab itu merupakan program internal PSI bersama anggotanya.
"Itu mekanisme internal DPP PSI dengan masing-masing anggotanya. Misalnya mereka minta persetujuan (bagian keuangan DPR) agar semua gaji kader PSI masuk ke rekening DPP," ujarnya.
Baca: Gaji DPR Harus Disesuaikan Kinerja
Sebelumnya, Ketua DPP PSI Tsamara Amany menilai pemberian gaji anggota DPR harus disandarkan pada prinsip meritokrasi. Karena itu pihaknya mendukung wacana agar anggota DPR tak diberi gaji jika berkinerja buruk.
Menurutnya, menggaji anggota DPR yang tidak mampu merampungkan UU sama saja menghamburkan uang negara.
"Praktik penghamburan uang rakyat untuk anggota DPR berkinerja buruk harus dihentikan. Masak kita terus-menerus diwakili anggota DPR yang berkinerja buruk?," kata Tsamara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(FZN)
