Ilustrasi: Medcom.id
Ilustrasi: Medcom.id

Kemenangan Jokowi-Ma'ruf Sesuai Keputusan MK dan MA

Nasional pilpres 2019
Yogi Bayu Aji • 09 Juli 2020 18:25
Jakarta: Mantan Ketua Panitia Khusus Undang-Undang Pemilihan Umum (Pansus UU Pemilu) Lukman Edy angkat bicara terkait konstitusionalitas kemenangan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Dia menekankan kemenangan Jokowi sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA),
 
Menurut dia, Pasal 6A Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengamanatkan penentuan calon presiden terpilih harus memenuhi dua aspek. Hal ini meliputi aspek dominasi yang ditandai dengan kemenangan lebih dari 50 persen suara dan aspek representasi yang menyatakan harus mendapatkan minimal 20 persen di setengah provinsi di Indonesia.
 
"Kemenangan Jokowi-Amin sudah memenuhi kedua aspek tersebut dan ditetapkan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) sesuai perundang-undangan yang berlaku," kata Lukman di Jakarta, Kamis, 9 Juli 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia menjelaskan aspek dominasi untuk memperlihatkan presiden terpilih didukung mayoritas penduduk Indonesia. Aspek representasi untuk menunjukkan sebaran dukungan yang signifikan mewakili luasnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang beragam.
 
"Pak Jokowi sudah jelas mendapatkan dukungan dari mayoritas rakyat Indonesia, baik menurut jumlah maupun sebaran pemilih," ungkap mantan Wakil Ketua Komisi II DPR itu.
 
Pasal 416 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berbunyi, "Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia."
 
Lukman memaparkan secara substansi dan penafsiran tekstualnya, pasal ini sepenuhnya menyadur Pasal 6A UUD 1945. Aturan ini menegaskan tentang pemenuhan aspek dominasi dan aspek representasi.
 
Putusan MK Nomor 50 Tahun 2014 terkait pengujian UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres dan Putusan MK Nomor 36 Tahun 2019 terkait pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 sejatinya bersuara serupa. Putusan ini menyatakan jika calon hanya dua pasang, yang memperoleh suara 50 persen lebih bisa ditetapkan sebagai pemenang.
 
"Pada ketentuan ini malah hanya memenuhi aspek dominasi dan menghilangkan aspek representasinya," tegas dia.
 
Hal ini dianggap sebagai tafsir MK terhadap UUD 1945 Pasal 6A. MK pun, kata dia, memang punya tugas dan kewenangan sebagai penafsir tunggal UUD 1945.
 
Sementara itu, Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Pasal 3 ayat (7) yang berbunyi, "Dalam hal hanya terdapat dua pasangan calon dalam pemilu presiden dan wakil presiden, KPU menetapkan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai pasangan calon terpilih." Aturan ini mengakomodasi keputusan MK.
 
Di sisi lain, keputusan MA Nomor 44 P/HUM/2019 menyatakan PKPU Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 3 ayat (7) bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 416 ayat (1) sehingga kembali mengoreksi dan berimplikasi harus kembali seperti teks UU Nomor 7 tahun 2017. Putusan ini dikeluarkan atas permintaan dan gugatan pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri.
 
"Mengenai keputusan MA ini juga sudah sesuai jika dilihat dari kontek tugas dan kewenangan MA sebagai penafsir perundangan di bawah UU apakah bertentangan dengan UU," jelas Lukman.
 
Untuk itu, adanya dua keputusan yang berbeda antara MK dan MA diharapkan diselesaikan sesuai wilayah dan kewenangan masing-masing. Ahli tata negara diharap mendiskusikan di mana wilayah yang paling tepat untuk menyatukan dya keputusan yang berbeda ini.
 
Baca: KPU: Putusan MA Soal PKPU Tak Batalkan Hasil Pilpres 2019
 
"DPR tinggal menunggu hasil akhirnya seperti apa, kemudian memasukkannya dalam perubahan UU Nomor 7 Tahun 2017 untuk kebutuhan pemilu presiden yang akan datang," sambung dia.
 
Mantan Direktur Saksi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf ini menilai tidak ada masalah dengan dua keputusan yang berbeda itu. Pasalnya, kemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin telah memenuhi semua unsur dan substansi.
 
"Faktanya Pak Jokowi dan KH Ma'ruf Amin menang di 21 provinsi, memenuhi syarat representasi, dan menang 55,5 persen perolehan jumlah suara secara nasional, memenuhi syarat dominasi," jelas dia.
 
(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif