Ilustrasi/Medcom.id
Ilustrasi/Medcom.id

KPU: Putusan MA Soal PKPU Tak Batalkan Hasil Pilpres 2019

Nasional pilpres 2019
Kautsar Widya Prabowo • 08 Juli 2020 12:46
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan keputusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 44 Tahun 2019 tak memengaruhi hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Keputusan itu hanya membatalkan beberapa pasal dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2019.
 
"Tidak berpengaruh terhadap keabsahan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pemilu 2019," ujar Komisioner KPU Hasyim Asy'ari, dalam keterangan tertulis, Selasa, 7 Juli 2020.
 
Putusan MA Nomor 44 Tahun 2019 mengabulkan permohonan PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum. Putusan tertanggal 28 Oktober 2019 dan hasil Pemilu 2019 disahkan pada 30 Juni 2019. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Putusan MA tersebut pengujian norma PKPU, maka tidak dapat diberlakukan surut terhadap peristiwa hukum yang telah dilaksanakan," tutur Hasyim.
 
Hasil keputusan MA membatalkan Pasal 3 ayat 7 PKPU Nomor 5 Tahun 2019. Aturan itu disebut bertentangan dengan Pasal 461 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. 
 
Baca: Putusan MA Soal PKPU Dianggap Tak Memengaruhi Hasil Pilpres
 
Pasal 3 ayat 7 PKPU Nomor 5 Tahun 2019 mengatur penetapan presiden dan wakil presiden terpilih berdasarkan suara terbanyak. Sementara, Pasal 416 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 menetapkan paslon terpilih memperoleh suara lebih dari 50 persen secara nasional. 
 
Selain itu, calon terpilih juga harus mengantongi sedikitnya 20 persen suara di lebih dari 50 persen provinsi di Indonesia. Hasyim menegaskan kedua regulasi tersebut berpatokan pada norma yang terkandung dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 50/PUU/XII/2014.
 
Putusan MK menafsir syarat suara minimal 50 persen dengan sedikitnya 20 persen suara di lebih dari setengah jumlah provinsi itu tak berlaku jika pilpres hanya diikuti oleh dua paslon.
 
"Putusan MK bersifat mengikat untuk semua. Karena UU pada dasarnya  berlaku mengikat untuk semua, maka putusan PUU juga bersifat berlaku mengikat untuk semua," kata Hasyim.
 
MA mengabulkan permohonan uji materi Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.
 
Dalam putusan Nomor 44 P/PHUM/2019, MA menyatakan Pasal 3 ayat 7 PKPU Nomor 5 Tahun 2019 bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terutama Pasal 416 ayat 1.
 
"Mengabulkan permohonan hak uji materiel yang diajukan para pemohon untuk sebagian dan menyatakan Pasal 3 ayat 7 PKPU 5/2019 bertentangan dengan UU 7/2017," demikian dikutip dari putusan yang diunggah pada Jumat, 3 Juli 2020 di laman resmi MA.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif