Menteri Sosial Juliari Batubara. Foto: Medcom.id/Hendrik Simorangkir
Menteri Sosial Juliari Batubara. Foto: Medcom.id/Hendrik Simorangkir

NasDem: 2021 Data Masih Kacau, Mensos Layak Dicopot

Nasional reshuffle kabinet bansos kartu perlindungan sosial
Anggi Tondi Martaon • 15 Agustus 2020 10:29
Jakarta: Perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) harus terwujud pada 2021. Pemerintah sudah menggelontorkan anggaran untuk perbaikan DTKS.
 
"Bila 2021 hal DTKS masih kacau, selayaknya menterinya di-reshuffle," kata anggota Komisi VIII Nurhadi kepada Medcom.id, Sabtu, 15 Agustus 2020.
 
Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara meminta tambahan anggaran Rp1,3 triliun untuk 2021. Penambahan anggaran yang diajukan di rapat kerja bersama Komisi VIII pada Rabu, 1 Juli 2020, itu diperuntukkan memperbaiki DTKS.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Nurhadi menegaskan penambahan anggaran yang diajukan itu tidak sedikit. Mensos harus bisa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyelesaikan problem DTKS.
 
"Mensos harus bisa membuktikan permasalahan DTKS ini tidak carut-marut atau berkepanjangan," ungkap politikus NasDem itu.
 
Komisi VIII, kata dia, telah memberikan masukan kepada Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mengatasi permasalahan akut DTKS. Masalah ini harus segera dituntaskan agar program perlindungan sosial efektif dan tepat sasaran.
 
"Ya kita lihat saja kerja Mensos dan jajarannya, semoga usulan komisi VIII bisa menjadi masukan positif bagi Mensos," ujar dia.
 
Mensos Juliari menyampaikan Kemensos mendapatkan pagu anggaran Rp92,82 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Sebanyak Rp1,36 triliun untuk peningkatan kualitas DTKS. Data ini akan menjadi satu-satunya referensi seluruh program perlindungan dan jaminan sosial.
 
Baca: Jokowi Tak Singgung Reshuffle Dalam Pidato Kenegaraan
 
Anggaran ini ditujukan memperluas cakupan DTKS menuju registrasi sosial dengan cakupan sekitar 60 persen rumah tangga atau setara 42,88 juta rumah tangga. Saat ini, DTKS baru mencakup 40 persen rumah tangga.
 
Dengan anggaran ini, basis data Kemensos terkait keluarga dengan pendapatan rendah akan menjadi lebih banyak. Dengan begitu, verifikasi dan validasi keluarga penerima manfaat terhadap program dan bantuan sosial (bansos) menjadi lebih tercakup.
 
(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif