Ilustrasi sejumlah buruh migran tiba di Indoensia dari Malaysia. Antara Foto/Jessica Helena Wuysang
Ilustrasi sejumlah buruh migran tiba di Indoensia dari Malaysia. Antara Foto/Jessica Helena Wuysang

Ribuan Buruh Indonesia Dilaporkan Dapat Siksaan di Penjara Sabah Malaysia

Nasional tki buruh migran
Cindy • 05 Agustus 2020 14:03
Jakarta: Koalisi Buruh Migran Berdaulat (KBMB) mengungkap kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap ribuan buruh migran Indonesia di Sabah, Malaysia. Temuan kasus tersebut dilaporkan ke Komisi Nasional (Komnas) HAM.
 
"Kami mengutuk keras segala bentuk penyiksaan dan bentuk penghukuman kejam lainnya yang telah berlangsung sistematis dan massal di PTS (pusat tahanan sementara) Sabah yang sudah berlangsung bertahun-tahun," ujar Koordinator KBMB Musdalifah Jamal dalam konferensi pers bersama Komnas HAM secara daring, Rabu, 5 Agustus 2020.
 
Penelusuran kasus deportasi massal 900 buruh migran Indonesia di Sabah, Malaysia, dilakukan sepanjang Maret-Juli 2020. Sebelum dideportasi, mereka ditahan di PTS Sabah karena tidak memiliki dokumen kependudukan lengkap.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


KBMB mewawancarai 33 deportan yang terdiri atas 17 laki-laki, 15 perempuan, dan 1 anak terkait kasus pelanggaran HAM di PTS Sabah. Mereka mengaku menjalani hukuman penjara dan penyiksaan di PTS sebelum dideportasi ke Indonesia.
 
"Mayoritas deportan yang kami wawancarai hampir semua menderita penyakit kulit akut. Akses kesehatan di PTS sangat terbatas, penghuni PTS yang hamil sering kali dibiarkan melahirkan sendiri di PTS," beber Musdalifah.
 
Mayoritas makanan yang diberikan petugas PTS juga tidak layak dikonsumsi. Bahkan para migran kesulitan air bersih. Mereka pun ditahan lebih lama dari hukuman resmi penjara. Mereka yang seharusnya dideportasi sejak Februari itu harus tertahan hingga Juli 2020.
 
"Keluarga yang sama-sama ditahan tidak dapat bertemu dan berkomunikasi di PTS. Meski keluarga inti dan bila deportan meninggal, tetap tidak diizinkan melihat," ujar Musdalifah.
 
Petugas PTS kerap memeras pekerja migran tak berdokumen dengan memotong uang kiriman hingga makanan yang dikirim keluarga. Musdalifah menyebut pemerintah Indonesia tidak bersiap mengantisipasi pemulangan migran tersebut. Sehingga, fasilitas tempat penampungan dan kesehatan oleh Badan Pelayanan, Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Makassar tidak maksimal.
 
Proses pemulangan deportan ke daerah asal juga disebut berlarut-larut. Hal itu disebabkan lemahnya koordinasi BP3TKI, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, dan pemerintah daerah.
 
"Kondisi ini diperburuk karena deportan tidak memperoleh informasi yang cukup mengenai proses pemulangan dan pembuatan dokumentasi yang mereka perlukan," kata Musdalifah.
 
Dia meminta pelanggaran HAM yang terjadi di Sabah dan Indonesia segera diakhiri. Pemerintah juga harus menindaklanjuti semua temuan kasus pelanggaran HAM yang diberikan kepada Komnas HAM.
 
Baca: Jumlah Pekerja Migran Indonesia Keluar Negeri Diprediksi Menurun

Rekomendasi Buruh Migran

KBMB memberikan sejumlah rekomendasi agar pemerintah Malaysia dan Indonesia bisa mengakhiri pelanggaran HAM terhadap buruh migran. Antara lain, KBMB meminta pemerintah Malaysia melakukan upaya sistematis untuk menghentikan dan mencegah penyiksaan massal dan perlakuan kejam lainnya oleh negara di PTS.
 
Selanjutnya, memastikan adanya akses rutin bagi lembaga-lembaga HAM tepercaya untuk mekanisme pengawasan terhadap PTS. Lalu, menyederhanakan prosedur administrasi deportasi dan membuatnya lebih efesien untuk menghindari penahanan yang berkepanjangan.
 
Kemudian, pemerintah Malaysia diminta menjalankan serangkaian penyelidikan terhadap pelaku kekerasan di PTS dan menghukum pelaku penyiksaan untuk menghentikan praktik impunitas. Pemerintah Malaysia juga diminta mereformasi sistem hukum untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh buruh migran yang bekerja di sana, serta menghentikan kriminalisasi buruh migran tidak berdokumen.
 
Rekomendasi untuk pemerintah Indonesia antara lain menyederhanakan prosedur administrasi deportasi dan membuatnya lebih efisien untuk menghindari penahanan berkepanjangan di PTS. Selanjutnya, memberikan perlindungan terhadap seluruh buruh migran yang terdampak pandemi covid-19, termasuk di dalamnya kebutuhan pemulangan/deportasi yang manusiawi serta beorientasi pada pemenuhan dan perlindungan hak buruh migran.
 
Pemerintah Indonesia juga diminta menyediakan fasilitas perlindungan di wilayah transit atau di pintu masuk di perbatasan bagi para deportan. Pemerintah harus memahami dan memperlakukan para deportan sebagai penyintas penyiksaan dan perlakuan kasar.
 
Pemerintah juga harusmelihat dan memenuhi kebutuhan pengobatan, perlindungan, maupun pemulihan risiko sosial dan rehabilitasi dari tekanan mental. Termasuk, kebutuhan spesifik bagi perempuan dan anak sebagai kelompok yang paling terdampak. Pemerintah juga jangan menganggap wajar atau membenarkan praktik penyiksaan yang sistematis di PTS Sabah atas dasar hukum Malaysia.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif