KSP Bantah Pemerintah Pelihara Buzzer

Jakarta: Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian membantah pemerintah menggunakan buzzer untuk menyampaikan hasil kerja kepada masyarakat. Ia mengatakan buzzer berjalan sendiri tanpa suruhan dari pihak pemerintah. "Ketika ada buzzer yang berinisiatif untuk bertarung di media sosial membela pemerintah, itu hak mereka. Sejauh tidak ada yang melanggar, kita tidak bisa mengatakan apa-apa," kata Donny kepada wartawan, Jakarta, Jumat, 4 September 2020. Donny memastikan pemerintah tak pernah memelihara buzzer. Pemerintah selalu menyampaikan hasil kerjanya melalui juru bicara. Namun, dia memastikan pemerintah memantau seluruh platform media. Terutama untuk menghindari buzzer menyebarkan berita bohong, memanipulasi fakta, atau menyebarkan kebencian dan provokasi. "Nah silakan diproses kalau seperti itu," ujarnya.     Buzzer membawa dampak Donny mengakui keberadaan buzzer effect tidak bisa terelakkan dari demokrasi. Keberadaan buzzer tersebut bisa berdampak positif dan negatif bagi pemerintah. "Kita menganut demokrasi, pasti ada penguasa dan pasti ada oposisi, masing-masing ada buzzer-nya," kata Donny. Ia menyampaikan buzzer dari penguasa bertujuan untuk membela. Sebaliknya, dari sisi oposisi bertugas untuk mengkritisi. Pernyataan Donny sempat mendapat kritikan dari analis politik dari Exposit Strategic Arif Susanto. Arif menyebut buzzer sebagai parasit yang merusak demokrasi.