Ilustrasi DPR. Medcom.id
Ilustrasi DPR. Medcom.id

Kinerja DPR Dinilai Kurang Produktif

Nasional kasus korupsi DPR RI perlindungan data pribadi otonomi khusus papua
Putra Ananda • 12 Agustus 2021 19:10
Jakarta: Kinerja DPR dalam masa sidang V Tahun 2020-2021 dinilai kurang produktif. Kinerja DPR dalam bidang pembahasan legislasi tidak maksimal.
 
"Terbukti dalam masa sidang ini DPR hanya menyelesaikan satu undang-undang yakni Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua," ujar Peneliti Forum Masyarakat Indonesia (Formappi) Bidang Pengawasan Albert Purwa saat menyampaikan rilis tentang kinerja DPR Masa Sidang V pada Selasa, 12 Agustus 2021.
 
Albert menyebut pengesahan RUU Otsus Papua juga tidak layak mendapatkan apresiasi. Pembahasan UU minim melibatkan partisipasi masyarakat. Menurut catatan Formappi, Komisi II hanya sekali menggelar RDPU pembahasan UU Otsus Papua.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"RDPU dilakukan dengan Direktur Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro), Ketua Forum Antar Daerah Tim Pemekaran Papua Selatan, namun tidak mengajak Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rkayat Papua (DPRP) dalam rapat," tutur dia.
 
DPR masih memiliki pekerjaan legislasi pembahasan RUU lain yang jauh lebih penting. Seperti, RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) dan revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penaggulangan Bencana.
 
(Baca: Formappi Anggap Kinerja DPR Buruk)
 
Albert menyebut RUU Penanggulangan Bencana merupakan bentuk keseriusan komitmen DPR melihat permasalahan rakyat di tengah pandemi. Sementara itu, RUU PDP berkaitan dengan perlindungan data pribadi masyarakat.
 
"Alasan perpanjangan pembahasan tidak terinformasikan ke publik sebagai pihak yang harus tunduk kepada setiap peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh negara," ujar Albert.
 
Formappi juga memiliki catatan buruk tentang komitmen Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dalam menuntaskan kasus dugaan suap yang melibatkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Formappi menilai tidak ada keberanian dari MKD untuk memproses lebih lanjut politikus asal Golkar tersebut.
 
“MKD sampai akhir masa sidang V ini belum juga berani memproses Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin yang ditengarai melakukan pelanggaran kode etik terkait dengan kasus suap wali kota Tanjungbalai kepada penyidik KPK,” ujar Albert.
 
Formappi menilai keberadaan MKD perlu ditinjau kembali. Sebab, tidak berguna menangani anggota DPR yang ditengarai melakukan pelanggaran.
 
“MKD ini tampak semakin tidak berguna dan keberadaannya mesti ditinjau kembali,” ujar Albert.
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif