'Yang Dibutuhkan Saat Ini Menekan Laju Covid-19, Bukan Amendemen UUD 1945'

Jakarta: Partai Gerindra menolak amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 untuk mengubah ketentuan periode jabatan presiden. Indonesia dinilai belum membutuhkan hal tersebut. "Pada saat ini yang perlu adalah menekan laju covid-19, bukan amandemen UUD 1945," kata Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 22 Juni 2021. Ketua Harian DPP Gerindra itu menilai amendemen UUD 1945 bukan pekerjaan gampang. Harus melalui proses cukup panjang di MPR. Selain itu, dia mengaku tak mengetahui ada dugaan pergerakan di pemerintahan merealisasikan wacana tersebut. Menurut dia, Istana Negara tengah fokus menjinakkan penyebaran covid-19 yang tengah menggila. "Katanya kabar tadi barusan ditanyakan mengenai gerak-gerakan Istana, saya belum pernah dengar karena gerakan Istana yang ada saat ini adalah mereka sedang gencar ingin menekan laju covid-19," kata dia. Baca: Fraksi NasDem: Jabatan Presiden Cukup 2 Periode Dia meyakini Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan memikirkan wacana tersebut. Sebab, Kepala Negara tengah fokus menghadapi lonjakan penyebaran virus korona. "Presiden siang malam ratas (rapat terbatas) itu untuk menekan laju covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Tidak ada kemudian presiden gencar-gencar ngomong soal bagaimana tiga peridoe," ujar dia.