Jakarta: Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate tak sepakat partai harus ditampung di dalam kabinet. Dalam sistem presidensial dibutuhkan peran oposisi sebagai penyeimbang.
"Demokrasi yang sehat itu kalau ada penyeimbangnya atau di negara sistem parlementer disebut dengan oposisi. Indonesia juga, kabinet Pak Jokowi juga membutuhkan oposisi yang konstruktif," kata Johnny di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Juli 2019.
Karena itu, kata Johnny, tidak perlu mengajak partai non-pengusung masuk ke kabinet. Kontribusi membangun negara tidak harus masuk ke dalam pemerintahan. Ada peran-peran lain yang bisa dijalankan.
"Berada di luar kabinet juga terhormat dan menjalankan fungsi-fungsi atau tugas-tugasnya untuk membangun negara," ucapnya.
(Baca juga: Oposisi Juga Mulia)
Johnny menyebut demokrasi sehat karena ada pengawasan dari luar. Pengawasan dan kritik dari partai non-pengusung.
Jadi, tidak semua harus berada di dalam kabinet. Terlebih, partai non-pengusung itu sedari awal berbeda visi dan misi.
Johnny tak ingin dengan bergabungnya partai non-pengusung ke kabinet, justru menjadi penghambat jalannya roda pemerintahan. Ini terlihat saat masa kampanye Pilpres 2019 partai-partai ini kerap merendahkan dan mencela kebijakan Presiden Joko Widodo.
"Masyarakat melihat ada perbedaan yang diametral antara visi misi Pak Jokowi dan Prabowo. Di ruang publik disemburkan luar biasa perbedaannya," pungkasnya.
Jakarta: Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate tak sepakat partai harus ditampung di dalam kabinet. Dalam sistem presidensial dibutuhkan peran oposisi sebagai penyeimbang.
"Demokrasi yang sehat itu kalau ada penyeimbangnya atau di negara sistem parlementer disebut dengan oposisi. Indonesia juga, kabinet Pak Jokowi juga membutuhkan oposisi yang konstruktif," kata Johnny di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Juli 2019.
Karena itu, kata Johnny, tidak perlu mengajak partai non-pengusung masuk ke kabinet. Kontribusi membangun negara tidak harus masuk ke dalam pemerintahan. Ada peran-peran lain yang bisa dijalankan.
"Berada di luar kabinet juga terhormat dan menjalankan fungsi-fungsi atau tugas-tugasnya untuk membangun negara," ucapnya.
(Baca juga:
Oposisi Juga Mulia)
Johnny menyebut demokrasi sehat karena ada pengawasan dari luar. Pengawasan dan kritik dari partai non-pengusung.
Jadi, tidak semua harus berada di dalam kabinet. Terlebih, partai non-pengusung itu sedari awal berbeda visi dan misi.
Johnny tak ingin dengan bergabungnya partai non-pengusung ke kabinet, justru menjadi penghambat jalannya roda pemerintahan. Ini terlihat saat masa kampanye Pilpres 2019 partai-partai ini kerap merendahkan dan mencela kebijakan Presiden Joko Widodo.
"Masyarakat melihat ada perbedaan yang diametral antara visi misi Pak Jokowi dan Prabowo. Di ruang publik disemburkan luar biasa perbedaannya," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
