Jakarta: Partai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung upaya pembubaran panitia khusus hak angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus KPK). Kehadiran Pansus KPK dinilai cenderung melemahkan lembaga anti korupsi.
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan, sejak awal pihaknya tak ingin terlibat dalam upaya pelemahan KPK.
"Secara prinsip kami mendukung (pembubaran Pansus KPK)," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 18 Januari 2018.
Sejak awal kehadiran Pansus KPK, kata Hidayat, PKS tak mengirimkan perwakilan dalam susunan anggota. Ia juga berharap Fraksi Partai Golkar berubah setelah resmi memilih Ketua DPR Bambang Soesatyo.
"Kami menyambut baik di mana pimpinan Golkar menegaskan untuk mengakhiri Pansus KPK dan menarik Bambang Soesatyo dari keanggotaannya di pansus dan tidak menggantikan," paparnya.
Menurut Hidayat, PKS tegas tak ikut terlibat Pansus KPK atas alasan apapun. "Kami tidak membicarakan pansus karena kami sejak awal menolak dan tidak mempermasalahlan hasil dan terjadi pada Pansus KPK," tuturnya.
Baca: NasDem Mundur dari Pansus KPK
Sebelumnya, Fraksi Partai NasDem telah menegaskan bakal menarik diri anggotanya di Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK. Kegiatan Pansus KPK dinilai perlu diakhiri pada masa persidangan DPR 14 Februari 2018.
Wakil Ketua Pansus Angket KPK dari Fraksi NasDem Taufiqulhadi mengatakan, kesimpulan dan rekomendasi terkait kinerja KPK tak kunjung disepakati. Masing-masing perwakilan fraksi punya pandangan yang berbeda-beda.
"Kalau dari prespektif Fraksi NasDem apakah selesai tidak selesai maka kami akan menganggap pekerjaan Pansus Angket ini harus berakhir dalam masa persidangan ini," kata Taufiq di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu, 17 Januari 2018.
Hal senada juga disampaikan Fraksi Partai Golkar yang tegas bakal menjalankan instruksi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Anggota Fraksi Partai Golkar di DPR Misbakhun mengatakan, pansus KPK mesti berakhir.
"Ketua Umum Partai Golkar telah memberi instruksi agar anggota Fraksi Partai Golkar DPR segera mundur dari keanggotaan Pansus Angket KPK," ucapnya.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/Rb1Z6zYk" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Partai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung upaya pembubaran panitia khusus hak angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus KPK). Kehadiran Pansus KPK dinilai cenderung melemahkan lembaga anti korupsi.
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan, sejak awal pihaknya tak ingin terlibat dalam upaya pelemahan KPK.
"Secara prinsip kami mendukung (pembubaran Pansus KPK)," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 18 Januari 2018.
Sejak awal kehadiran Pansus KPK, kata Hidayat, PKS tak mengirimkan perwakilan dalam susunan anggota. Ia juga berharap Fraksi Partai Golkar berubah setelah resmi memilih Ketua DPR Bambang Soesatyo.
"Kami menyambut baik di mana pimpinan Golkar menegaskan untuk mengakhiri Pansus KPK dan menarik Bambang Soesatyo dari keanggotaannya di pansus dan tidak menggantikan," paparnya.
Menurut Hidayat, PKS tegas tak ikut terlibat Pansus KPK atas alasan apapun. "Kami tidak membicarakan pansus karena kami sejak awal menolak dan tidak mempermasalahlan hasil dan terjadi pada Pansus KPK," tuturnya.
Baca: NasDem Mundur dari Pansus KPK
Sebelumnya, Fraksi Partai NasDem telah menegaskan bakal menarik diri anggotanya di Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK. Kegiatan Pansus KPK dinilai perlu diakhiri pada masa persidangan DPR 14 Februari 2018.
Wakil Ketua Pansus Angket KPK dari Fraksi NasDem Taufiqulhadi mengatakan, kesimpulan dan rekomendasi terkait kinerja KPK tak kunjung disepakati. Masing-masing perwakilan fraksi punya pandangan yang berbeda-beda.
"Kalau dari prespektif Fraksi NasDem apakah selesai tidak selesai maka kami akan menganggap pekerjaan Pansus Angket ini harus berakhir dalam masa persidangan ini," kata Taufiq di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu, 17 Januari 2018.
Hal senada juga disampaikan Fraksi Partai Golkar yang tegas bakal menjalankan instruksi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Anggota Fraksi Partai Golkar di DPR Misbakhun mengatakan, pansus KPK mesti berakhir.
"Ketua Umum Partai Golkar telah memberi instruksi agar anggota Fraksi Partai Golkar DPR segera mundur dari keanggotaan Pansus Angket KPK," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
