Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) menjelang Pemilu 2024. Hasilnya, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan IPK tertinggi atau paling rawan dengan nilai 88,95.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan IPK merupakan parameter untuk menilai sehat tidaknya demokrasi di Indonesia. Bagi Bawaslu, IPK merupakan program prioritas yang berfungsi sebagai early warning system atau sistem deteksi dini.
Sebanyak empat provinsi lain dengan IKP terawan di bawah Jakarta adalah Sulawesi Utara (87,48), Maluku Utara (84,86), Jawa Barat (77,04), dan Kalimantan Timur (77,07). Sebanyak 21 provinsi dikategorikan rawan sedang. Sementara itu, IKP delapan provinsi tergolong rawan rendah, antara lain Kalimantan Utara (20,36), Jawa Timur (14,74), Jambi (12,03), dan Bengkulu (3,79).
"Yang paling utama saat ini adalah pencegahan, dan yang paling utama kita harapkan demokrasi kita, pesta demokrasi kita. Ajang demokrasi kita adalah ajang demokrasi yang kompetitif tinggi, tapi tetap dalam suasana gembira dan juga suasana kerangka Republik Indoensia," kata Bagja di Jakarta, Jumat, 16 Desember 2022.
Menurut anggota Bawaslu Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, Lolly Suhenty, peringkat tersebut merupakan hasil input Bawaslu di tingkat provinsi. Sementara itu, pihaknya juga melakukan pemeringkatan IKP berdasarkan agregasi kabupaten/kota yang menunjukkan hasil berbeda.
Sebanyak lima provinsi dengan IKP tertinggi berdasarkan agregasi kabupaten/kota adalah Maluku (45,18), Papua (45,09), Maluku Utara (42,35), Sulawesi Tengah (41,7), dan DI Yogyakarta (41,37).
Sementara itu, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin menyebut peluncuran IKP 2024 sangat ditunggu semua pihak. Termasuk, kepolisian, Badan Intelijen Negara (BIN), dan pemerintah daerah.
"Tentu IKP ini akan menjadi sangat bermanfaat bagi semua pihak untuk mengantisipasi adanya kerawanan-kerawanan yang mungkin muncul. Apalagi Bawaslu sudah menyampaikan bahwa salah satu yang akan dimaksimalkan oleh Bawaslu adalah pencegahan," ujar Afifuddin.
Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum (
Bawaslu) merilis
Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) menjelang
Pemilu 2024. Hasilnya, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan IPK tertinggi atau paling rawan dengan nilai 88,95.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan IPK merupakan parameter untuk menilai sehat tidaknya demokrasi di Indonesia. Bagi Bawaslu, IPK merupakan program prioritas yang berfungsi sebagai
early warning system atau sistem deteksi dini.
Sebanyak empat provinsi lain dengan IKP terawan di bawah Jakarta adalah Sulawesi Utara (87,48), Maluku Utara (84,86), Jawa Barat (77,04), dan Kalimantan Timur (77,07). Sebanyak 21 provinsi dikategorikan rawan sedang. Sementara itu, IKP delapan provinsi tergolong rawan rendah, antara lain Kalimantan Utara (20,36), Jawa Timur (14,74), Jambi (12,03), dan Bengkulu (3,79).
"Yang paling utama saat ini adalah pencegahan, dan yang paling utama kita harapkan demokrasi kita, pesta demokrasi kita. Ajang demokrasi kita adalah ajang demokrasi yang kompetitif tinggi, tapi tetap dalam suasana gembira dan juga suasana kerangka Republik Indoensia," kata Bagja di Jakarta, Jumat, 16 Desember 2022.
Menurut anggota Bawaslu Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, Lolly Suhenty, peringkat tersebut merupakan hasil input Bawaslu di tingkat provinsi. Sementara itu, pihaknya juga melakukan pemeringkatan IKP berdasarkan agregasi kabupaten/kota yang menunjukkan hasil berbeda.
Sebanyak lima provinsi dengan IKP tertinggi berdasarkan agregasi kabupaten/kota adalah Maluku (45,18), Papua (45,09), Maluku Utara (42,35), Sulawesi Tengah (41,7), dan DI Yogyakarta (41,37).
Sementara itu, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin menyebut peluncuran IKP 2024 sangat ditunggu semua pihak. Termasuk, kepolisian, Badan Intelijen Negara (BIN), dan pemerintah daerah.
"Tentu IKP ini akan menjadi sangat bermanfaat bagi semua pihak untuk mengantisipasi adanya kerawanan-kerawanan yang mungkin muncul. Apalagi Bawaslu sudah menyampaikan bahwa salah satu yang akan dimaksimalkan oleh Bawaslu adalah pencegahan," ujar Afifuddin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
