Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta memperkuat konsolidasi. Kerja sama kedua lembaga yang kurang harmonis berpotensi dipolitisasi kelompok tertentu.
"Jangan sampai dugaan kecurangan jadi amunisi delegitimasi proses pemilu dan delegitimasi penyelenggara pemilu," kata Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo dalam diskusi di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis, 15 Desember 2022.
Ari mengapresiasi kinerja KPU dan Bawaslu selama enam bulan bekerja. Tahapan pemilu resmi dimulai pada 14 Juni 2022. Teranyar, KPU mengumumkan partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 pada 14 Desember 2022.
"Tapi ada tantangan seperti koordinasi KPU pusat dan daerah yang tidak inline dengan periodisasi jabatan KPU daerah," papar dia.
Ari menjelaskan kondisi itu membuat anggota KPU daerah bisa menangani pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres). Namun anggota yang sama tidak bisa menangani pemilihan kepala daerah (pilkada) karena masa jabatannya sudah habis.
"Sehingga persoalan rotasi posisi penyelenggara pemilu daerah perlu jadi perhatian bersama," papar dia.
Senada, Ari mengingatkan Bawaslu agar menjalankan fungsi pengawasan dengan baik. Salah satunya dengan aktif menyampaikan temuan pelanggaran atau dugaan kecurangan.
"Jangan sampai masalah administrasi tahapan pemilu bersimbiosis dengan kepentingan politik," ujar dia.
Ari menyebut bentuk politisasinya, yakni kembali mendorong penundaan pemilu. Kemudian meramaikan wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
"Isu penyelenggaraan pemilu bisa dikait-kaitkan, jadi harus hati-hati jangan sampai ke arah sana," ucap dia.
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (
KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (
Bawaslu) diminta memperkuat
konsolidasi. Kerja sama kedua lembaga yang kurang harmonis berpotensi dipolitisasi kelompok tertentu.
"Jangan sampai dugaan kecurangan jadi amunisi delegitimasi proses pemilu dan delegitimasi penyelenggara pemilu," kata Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo dalam diskusi di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis, 15 Desember 2022.
Ari mengapresiasi kinerja KPU dan Bawaslu selama enam bulan bekerja. Tahapan pemilu resmi dimulai pada 14 Juni 2022. Teranyar, KPU mengumumkan partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 pada 14 Desember 2022.
"Tapi ada tantangan seperti koordinasi KPU pusat dan daerah yang tidak
inline dengan periodisasi jabatan KPU daerah," papar dia.
Ari menjelaskan kondisi itu membuat anggota KPU daerah bisa menangani pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres). Namun anggota yang sama tidak bisa menangani pemilihan kepala daerah (pilkada) karena masa jabatannya sudah habis.
"Sehingga persoalan rotasi posisi penyelenggara pemilu daerah perlu jadi perhatian bersama," papar dia.
Senada, Ari mengingatkan Bawaslu agar menjalankan fungsi pengawasan dengan baik. Salah satunya dengan aktif menyampaikan temuan pelanggaran atau dugaan kecurangan.
"Jangan sampai masalah administrasi tahapan pemilu bersimbiosis dengan kepentingan politik," ujar dia.
Ari menyebut bentuk politisasinya, yakni kembali mendorong penundaan pemilu. Kemudian meramaikan wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
"Isu penyelenggaraan pemilu bisa dikait-kaitkan, jadi harus hati-hati jangan sampai ke arah sana," ucap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
