Wakil Presiden Maruf Amin. Dok Setwapres.
Wakil Presiden Maruf Amin. Dok Setwapres.

Tak Setuju Pengesahan KUHP, Wapres: Silahkan Ajukan Judicial Review

Kautsar Widya Prabowo • 09 Desember 2022 04:24
Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan masyarakat yang tidak sependapat dengan pengesahan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dapat menempuh jalur konstitusional. Seperti mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).
 
"Jadi wajar saja kalau ada orang yang tidak puas, silahkan ada cara lain (melalui judicial review)," ujar Ma'ruf usai membuka Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II Majelis Ulama Indonesia (MUI), di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis, 8 Desember 2022. 
 
Oleh karenanya, ia meminta masyarakat tidak perlu melakukan langkah-langkah yang dapat menimbulkan kegaduhan. Terlebih, ia menegaskan tidak mudah membuat suatu kebijakan yang dapat disepakati oleh seluruh pihak.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"(Melakukan) proses-proses negosiasi saja dengan baik," jelasnya.
 

Baca juga: Pemerintah Yakin KUHP Baru Sempurnakan Tata Regulasi Hukum


 
Sebelumnya, keputusan DPR mengesahakan KUHP mendapatkan protes dari sejumlah kalangan masyarakat. Sejumlah pasal dalam payung hukum itu dinilai bakal mengekang kebebasan berekspresi.
 
(END)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif