Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Willy Aditya/Istimewa
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Willy Aditya/Istimewa

DPR Tunggu Pengajuan Revisi UU ITE

Nasional Undang-Undang undang-undang ite DPR RI Ibunda Presiden Jokowi Wafat
Anggi Tondi Martaon • 01 Mei 2021 05:01
Jakarta: Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) harus dilakukan bersama DPR. Legislatif masih menunggu pengajuan amendemen.
 
"Jadi harus disampaikan ke DPR beserta surat dari Presiden (Joko Widodo)," kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya kepada Medcom.id, Jumat, 30 April 2021.
 
Wakil Ketua Fraksi NasDem itu menyebut hasil Tim Kajian UU ITE bisa dimanfaatkan untuk keperluan pembahasan. Salah satunya, naskah akademis revisi UU ITE.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kalau semua sudah siap, bisa jadi dalam pembukaan masa sidang berikutnya revisi UU ITE ini bisa masuk prioritas," kata dia.
 
Perdebatan diprediksi bakal terjadi dalam proses revisi UU ITE. Sebab, DPR memiliki keleluasan dan kewenangan mengusulkan hal lain di luar yang diinginkan pemerintah.
 
Baca: Ketentuan Pidana UU ITE Bakal Mengacu KUHP Anyar
 
Namun, perdebatan tersebut diyakini mempertajam UU ITE. Sehingga, regulasi yang dihasilkan bisa mengakomodasi usulan dari berbagai pihak.
 
"Pihak yang merasa ide, usul dan pikirannya belum masuk dalam konsep pemerintah, bisa saja mengusulkan melalui fraksi-fraksi di DPR," kata dia.
 
Dia menyampaikan Fraksi NasDem akan sangat terbuka dengan masukan dan ide berkualitas. Hal itu akan diperjuangkan dalam proses pembahasan.
 
"Semangat kita sama, pengaturan diperlukan tapi penyelewengan harus dicegah," ujar dia.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif