Jakarta: Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritisi wacana rekonsiliasi yang dinarasikan seperti bagi-bagi kursi. Menurut Fahri, hal ini seharusnya tak perlu terjadi, sebab akan menimbulkan stigma lemah pada diri presiden terpilih Joko Widodo.
"Karena itu Presiden jangan merasa lemah. Saya kalau tidak mengambil partai-partai untuk jadi (teman), enggak (apa-apa) begitu," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, 5 Juli 2019.
Menurut Fahri, semua pihak perlu paham konsep rekonsiliasi. Sebab sejauh ini, konsep tersebut diaduk menjadi satu bersama pemahaman soal koalisi dan oposisi.
Padahal, kata Fahri, rekonsiliasi tak bisa dikaitkan dengan koalisi dan oposisi. Sementara saat ini, pandangan tentang rekonsiliasi yakni pihak yang kalah, dirangkul sebagai koalisi.
"Jadi kalau oposisi kritik pemerintah, itu dianggap enggak rekonsiliasi. Salah semua," beber Fahri.
Baca juga: Cara Pandang Rekonsiliasi Perlu Diubah
Menurut dia, banyak salah kaprah tentang rekonsiliasi, akibat semua pihak yang terlibat kurang memahami. Fahri lantas meminta presiden terpilih fokus pada prinsip kontestasi.
"Final saja kalau dalam konstelasi ini, di satu sisi Pak Jokowi dan kawan-kawan mantaplah jadi eksekutif enggak usah lah mikirin DPR," ujar dia
Fahri menyebut pihak yang berada di DPR otomatis menjadi oposisi dan mengkritik kinerja pemerintah. Ia meminta fungsi itu tetap dilakukan dan eksekutif tak perlu cawe-cawe.
Apalagi, kata Fahri, jika presiden terpilih memikirkan manuver untuk membuat DPR bungkam dengan menarik beberapa orang untuk dijadikan menteri. Hal ini, dianggap salah konsepsi.
"Karena dia (DPR) itu berkoalisi dengan siapa, dengan rakyat," kata Fahri.
Jakarta: Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritisi wacana rekonsiliasi yang dinarasikan seperti bagi-bagi kursi. Menurut Fahri, hal ini seharusnya tak perlu terjadi, sebab akan menimbulkan stigma lemah pada diri presiden terpilih Joko Widodo.
"Karena itu Presiden jangan merasa lemah. Saya kalau tidak mengambil partai-partai untuk jadi (teman), enggak (apa-apa) begitu," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, 5 Juli 2019.
Menurut Fahri, semua pihak perlu paham konsep rekonsiliasi. Sebab sejauh ini, konsep tersebut diaduk menjadi satu bersama pemahaman soal koalisi dan oposisi.
Padahal, kata Fahri, rekonsiliasi tak bisa dikaitkan dengan koalisi dan oposisi. Sementara saat ini, pandangan tentang rekonsiliasi yakni pihak yang kalah, dirangkul sebagai koalisi.
"Jadi kalau oposisi kritik pemerintah, itu dianggap enggak rekonsiliasi. Salah semua," beber Fahri.
Baca juga:
Cara Pandang Rekonsiliasi Perlu Diubah
Menurut dia, banyak salah kaprah tentang rekonsiliasi, akibat semua pihak yang terlibat kurang memahami. Fahri lantas meminta presiden terpilih fokus pada prinsip kontestasi.
"Final saja kalau dalam konstelasi ini, di satu sisi Pak Jokowi dan kawan-kawan mantaplah jadi eksekutif enggak usah lah mikirin DPR," ujar dia
Fahri menyebut pihak yang berada di DPR otomatis menjadi oposisi dan mengkritik kinerja pemerintah. Ia meminta fungsi itu tetap dilakukan dan eksekutif tak perlu cawe-cawe.
Apalagi, kata Fahri, jika presiden terpilih memikirkan manuver untuk membuat DPR bungkam dengan menarik beberapa orang untuk dijadikan menteri. Hal ini, dianggap salah konsepsi.
"Karena dia (DPR) itu berkoalisi dengan siapa, dengan rakyat," kata Fahri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
