Diskusi 'Amendemen Konstitusi: Kepentingan Rakyat atau Berebut Kuasa' - Medcom.id/Faisal Abdalla.
Diskusi 'Amendemen Konstitusi: Kepentingan Rakyat atau Berebut Kuasa' - Medcom.id/Faisal Abdalla.

Tak Ada Manfaat Menghidupkan Kembali GBHN

Nasional Amendemen UUD 45
Faisal Abdalla • 15 Agustus 2019 08:03
Jakarta: Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, mempertanyakan urgensi menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Bivitri menilai penerapan GBHN saat ini tak akan membawa banyak manfaat.
 
"Kalau kemang benar nanti ada GBHN, lalu manfaatnya untuk rakyat apa? Karena tak ada implikasinya," kata Bivitri dalam diskusi 'Amendemen Konstitusi: Kepentingan Rakyat atau Berebut Kuasa' di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Agustus 2019.
 
Bivitri mengatakan saat presiden masih dipilih MPR, GBHN memiliki implikasi hukum yang besar. MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang bisa saja memberhentikan presiden jika dianggap tak menjalankan GBHN.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Namun, situasi saat ini berubah. MPR bukan lagi lembaga tertingi negara dan presiden bukan lagi lembaga mandataris MPR. Presiden dipilih langsung oleh rakyat, MPR tak memiliki wewenang untuk memakzulkan presiden sekalipun tak menjalankan GBHN.
 
Aturan terkait pemakzulan presiden saat ini dinilai sudah lebih ketat dan kompleks. Presiden dapat dimakzulkan dalam kondisi tertentu seperti melakukan tindak pidana hingga pengkhianatan pada negara. Pemakzulan juga bukan semata wewenang MPR, melainkan harus melewati proses peradilan di Mahkamah Konstitusi (MK).
 
(Baca juga:Wacana Amendemen Ibarat Membuka Kotak Pandora)
 
"Misalnya GBHN dipaksakan ada dengan sistem ketatanegaraan yang sekarang. Seandainya nih, presiden melanggar GBHN, terus diapakan? Kan tidak bisa diapa-apakan, karena presiden bukan dipilih MPR," ujarnya.
 
Bivitri meminta para elite memikirkan kembali wacana amendemen UUD 1945 untuk menghidupkan kembali GBHN. Untuk mewujudkan hal itu, diperlukan ongkos yang tak sedikit.
 
Dia menyebut memerlukan biaya besar melakukan amendemen. Seperti biaya mengadakan rapat dan mengundang pakar dan ahli. Amendemen juga membutuhkan ongkos politik karena sangat mungkin membuka peluang tawar menawar politik (political bargain) untuk memperebutkan kursi pimpinan MPR.
 
Kedua ongkos itu, menurut Bivitri, tak sebanding dengan manfaat yang bisa dirasakan masyarakat dengan kembali hidupnya GBHN.
 
"Tidak salah kalau kita sekarang bertanya-tanya ini agenda sebenarnya tujuanya apa sih? Kok ngotot betul untuk punya satu dokumen yang bernama GBHN dengan segala kritiknya tadi, tak implikasi hukum tapi pingin diadakan. Jadi tidak salah kalau kita bertanya-tanya jangan-jangan ada agenda lain di balik ini," ujarnya.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif