HTI. Foto: Medcom.id/Juven Martua Sitompul.
HTI. Foto: Medcom.id/Juven Martua Sitompul.

HTI Menyusup ke Daerah Perbatasan

Nasional pembubaran hti
Antara • 27 Maret 2019 11:25
Nunukan: Sekretaris Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Hasmuni, mengatakan pengikut organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) telah berkembang di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Masalah ini dianggap perlu mendapatkan perhatian pemerintah pusat.
 
“Permasalahannya adalah perlu mengantisipasi semakin menurunnya pemahaman terhadap ideologi Pancasila, karena paham HTI sudah masuk di Nunukan ini,” kata Hasmuni dalam dialog dan sosialisasi Tim Pengkajian Daerah Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) RI di Kantor Bupati Nunukan, Rabu, 27 Maret 2019.
 
Dia berharap pemerintah pusat lebih intens menjalankan tindakan dini agar tidak ada pengkhianatan terhadap ideologi negara di tengah-tengah masyarakat. Pasalnya, kata dia, sudah ada sebagian kalangan aparatur sipil negara (ASN) yang tidak mengakui lagi Pancasila sebagai dasar negaranya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Hasmuni menilai, kondisi semacam ini telah menjadi ancaman politik dan keamanan bagi bangsa sehingga perlu adanya tindakan nyata. Keberadaan paham HTI di Kabupaten Nunukan tidak menutup kemungkinan akan semakin berkembang dan berdampak pada ideologi bangsa.
 
Kabupaten Nunukan yang berada di tapal batas Indonesia dengan Malaysia butuh komitmen yang besar dari seluruh pemangku kepentingan untuk menangkal paham yang diusung HTI. Jika tidak, kata Hasmuni, ancaman paham HTI di Kabupaten Nunukan akan semakin besar.
 
Salah satu masalah, kata dia, adanya ungkapan masyarakat di wilayah perbatasan, yakni “Garuda di dadaku, Malaysia di perutku”. Paham semacam itu mudah dimanfaatkan kelompok-kelompok yang tidak mengakui ideologi Pancasila guna memperluas pengaruhnya.
 
Sementara itu, permohonan kasasi yang diajukan Perkumpulan HTI telah ditolak Mahkamah Agung (MA) pada Kamis, 14 Febuari 2019. Pengadilan tertinggi itu memutuskan pembubaran HTI oleh pemerintah tetap sah.
 
Eks HTI menggugat Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-30.A.01.08 Tahun 2017 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-00282.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia, tertanggal 19 Juli 2017. Gugatan dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Oktober 2017.
 
Baca: Rommy Sebut HTI Sembunyi di Belakang Prabowo
 
Mereka tak terima sikap pemerintah. Mereka menaggap organisasinya menjadi korban agenda politik. Pembubaran berdasarkan paham khilafah yang dianut HTI dianggap tak berdasar.
 
PTUN Jakarta menolak gugatan HTI atas keputusan pembubaran organisasi masyarakat. PTUN menyetujui dasar pemerintah bila pembubaran HTI lantaran tidak sesuai dengan ajaran Pancasila.
 
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta juga menolak banding yang diajukan perkumpulan HTI. PT TUN menganggap pembubaran HTI oleh pemerintah, sah.
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif