Wakil Presiden Maruf Amin. Dok Setwapres.
Wakil Presiden Maruf Amin. Dok Setwapres.

Ma'ruf Amin Perintahkan Angka Prevalensi Stunting Tahun Ini Turun 3%

Nasional gizi kurang stunting maruf amin Penanganan Stunting
Emir Chairullah • 11 Mei 2022 20:43
Jakarta: Pemerintah terus berupaya mewujudkan target penurunan angka prevalensi stunting di Tanah Air hingga 14 persen pada 2024. Prevalensi stunting tahun ini bahkan harus turun minimal 3 persen dari angka saat ini yang masih mencapai 24,4 persen.
 
"Prevalensi stunting pada 2022 harus turun setidaknya 3 persen melalui konvergensi (program) intervensi spesifik dan sensitif yang tepat sasaran, serta didukung data sasaran yang lebih baik dan terintegrasi, pembentukan TPPS dan (penguatan) tingkat implementasinya hingga di tingkat rumah tangga melalui Posyandu," kata Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat memimpin rapat koordinasi tim percepatan penurunan stunting (TPPS) Pusat di Istana Wapres, Jakarta, Rabu, 11 Mei 2022.
 
Menurut Ma'ruf, berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 yang dilaksanakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), angka prevalensi stunting di Indonesia pada 2021 sebesar 24,4 persen atau menurun 6,4 persen dari 30,8 persen pada 2018.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Pemerintah mempunyai target untuk menurunkan prevalensi hingga 14 persen pada 2024. Itu artinya, kita harus menurunkan prevalensi sebesar 10,4 persen dalam 2,5 tahun ke depan, yang tentu saja ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk mencapainya," kata dia.
 
Ma'ruf berharap setiap kementerian/lembaga dapat menyusun rencana pencapaian setiap target yang menjadi tanggung jawabnya. Termasuk, memastikan kecukupan dana, sarana, serta kapasitas implementasinya.
 
"Pelaksanaan program harus dipantau, dievaluasi, dan dilaporkan secara terpadu dan berkala. Sehingga, dapat diketahui perkembangan, capaian, dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya yang kemudian kita bisa mengambil langkah berikutnya untuk memastikan target prevalensi 14 persen pada 2024 bisa dicapai," kata dia.
 
Ma'ruf menekankan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai ketua tim pelaksana penanganan stunting perlu didukung seluruh kementerian/lembaga terkait sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
 
"Selain itu, perlu dipastikan agar Rencana Aksi Nasional Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI) digunakan sebagai pedoman untuk percepatan penurunan stunting di tingkat lapangan," tegasnya.
 
Baca: Legislator Menilai Masih Banyak Kepala Daerah Abai Stunting
 
Tak hanya itu, dia juga meminta semua pihak berkoordinasi terkait alokasi anggaran penurunan stunting di TA 2022. Baik melalui APBN, APBD, maupun APBDesa.
 
"Kebutuhan anggaran penurunan stunting perlu dihitung lagi, dikalkulasi lagi, (dan) dikonsolidasikan agar lebih efektif dan efisien," tegasnya.
 
Terakhir, Ma'ruf mengarahkan agar penanganan stunting difokuskan pada daerah-daerah dengan angka prevalensi tinggi dan daerah yang mempunyai jumlah anak stunting tinggi melalui intervensi yang lebih intensif. Termasuk, pendanaan yang terkonsolidasi dan terpadu sehingga lebih efektif dan efisien.
 
"Selain Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Barat yang mempunyai prevalensi tinggi, perlu juga diperhatikan daerah yang punya jumlah anak stunting yang banyak, seperti di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, dan Sumatra Utara. Daerah-daerah ini yang perlu mendapat perhatian," tegas dia.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif