Pembentukan Pansus Diyakini Selesaikan Carut Marut Penyelenggaraan Haji

Jakarta: Anggota Pansus Angket Haji dari Fraksi Partai Golkar DPR, John Kennedy Azis, menegaskan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji untuk menyelesaikan carut marut permasalahan haji. Langkah politik itu bukan menyerang Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Menteri Agama Yaqut Cholil Staquf. Politikus Partai Golkar itu membantah  pernyataan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf soal Pansus Angket Haji 2024. Sebab, Gus Yahya menuding Komisi VIII membentuk Pansus untuk menyerang PBNU dan Menteri Agama Yaqut Cholil Staquf. "Pernyataan tersebut sama sekali tak beralasan. Pansus dibentuk bermula dari pelaksanaan ibadah haji yang menurut saya carut marut, ini adalah pembagian kuota haji yang melanggar Undang-Undang dan juga melanggar kesepakatan," kata John melalui keterangan tertulis, Rabu, 31 Juli 2024.   Jhon menilai  Kementerian Agama (Kemenang) terlalu melebarkan permasalahan. Padahal, carut marut permasalahan haji tidak ada kaitannya dengan NU. "Jadi Pansus haji dibentuk untuk tujuan perbaikan pelaksanaan ibadah haji. Tidak ada hubungan dengan NU," ungkap dia. Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI itu menjelaskan Pansus Angket Haji murni digulirkan untuk memperbaiki manajemen haji. Sehingga, pengelenggaraan rukun Islam kelima itu bisa lebih baik. “Kami lihat bagaimana pelaksanaan ibadah haji ke depan, dapat bertambah baik nyaman dan jamaah haji itu menjalankan ibadah haji sesuai rentetan haji itu sendiri. Bisa melaksanakan ibadah haji dengan aman dan khusyuk sesuai dengan Sunah Rasul. Jadi tak ada kaitannya ke mana-mana gitu," tegas dia. John menyoroti mekanisme proses ibadah haji yang semakin harus semakin carut marut. Mulai dari antrean jamaah hingga kualitas makanan saat beribadah. Dia menambahkan penyelenggaraan Haji 2024 dinilai banyak masalah. Seperti,  pembagian kuota, perekrutan jamaah haji, pelaksanaan penerbangan ibadah haji yang terlambat lebih dari 10 jam, penginapan jemaah yang melebihi kapasitas, hingga mutu katering. "Jauh lebih penting saat ini memastikan pansus bekerja untuk perbaikan pelayanan haji. Ketimbang melayani pernyataan Ketua Umum PBNU yang tidak jelas landasannya," ujar dia.