Jakarta: MPR mengkhawatirkan kualitas pendidikan Indonesia di tengah pandemi covid-19. Pasalnya, proses belajar mengajar tidak bisa dilakukan dengan tatap muka.
"Pembelajaran jarak jauh yang memengaruhi efektivitas dan proses belajar mengajar," kata Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 16 Agustus 2021.
Politikus Partai Golkar itu menilai pembelajaran virtual memang memiliki dampak positif. Salah satunya, membiasakan siswa dalam pemanfaatan teknologi dan informasi.
"Namun, keterbatasan infrastruktur penunjang pendidikan jarak jauh akan menurunkan capaian kualitas belajar," kata dia.
Baca: MPR Sampaikan Wacana Perubahan Terbatas UUD 1945 Terkait PPHN
Pembelajaran jarak jauh ini diperburuk dengan ketimpangan ketersediaan infrastruktur antarwilayah. Dia wawas kondisi ini belum efektif menjadi sarana untuk mewujudkan proses pembelajaran.
MPR mendukung berbagai upaya pemerintah menangani pandemi covid-19 beserta dampaknya terhadap pendidikan dan sektor lainnya. Salah satunya realokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam berbagai bentuk.
Program bantuan yang diberikan pemerintah, yaitu perlindungan sosial dengan beragam skema dan saluran, refocusing anggaran kesehatan, realokasi dukungan UMKM dan korporasi, bantuan langsung tunai dana desa, insentif usaha, serta potongan tarif listrik PLN.
"Ini adalah langkah kebijakan yang tepat untuk menangani dampak ekonomi dan sosial akibat pandemi covid-19," ujar dia.
Jakarta:
MPR mengkhawatirkan kualitas pendidikan Indonesia di tengah pandemi covid-19. Pasalnya, proses belajar mengajar tidak bisa dilakukan dengan tatap muka.
"Pembelajaran jarak jauh yang memengaruhi efektivitas dan proses belajar mengajar," kata Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam
Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 16 Agustus 2021.
Politikus Partai Golkar itu menilai pembelajaran virtual memang memiliki dampak positif. Salah satunya, membiasakan siswa dalam pemanfaatan teknologi dan informasi.
"Namun, keterbatasan infrastruktur penunjang pendidikan jarak jauh akan menurunkan capaian kualitas belajar," kata dia.
Baca:
MPR Sampaikan Wacana Perubahan Terbatas UUD 1945 Terkait PPHN
Pembelajaran jarak jauh ini diperburuk dengan ketimpangan ketersediaan infrastruktur antarwilayah. Dia wawas kondisi ini belum efektif menjadi sarana untuk mewujudkan proses pembelajaran.
MPR mendukung berbagai upaya pemerintah menangani pandemi covid-19 beserta dampaknya terhadap pendidikan dan sektor lainnya. Salah satunya realokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam berbagai bentuk.
Program bantuan yang diberikan pemerintah, yaitu perlindungan sosial dengan beragam skema dan saluran,
refocusing anggaran kesehatan, realokasi dukungan UMKM dan korporasi, bantuan langsung tunai dana desa, insentif usaha, serta potongan tarif listrik PLN.
"Ini adalah langkah kebijakan yang tepat untuk menangani dampak ekonomi dan sosial akibat pandemi covid-19," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
