Ilustrasi. Medcom.id.
Ilustrasi. Medcom.id.

3 Partai Disebut Belum Bersikap Soal Amendemen

Nasional gbhn Amendemen UUD 45
Fachri Audhia Hafiez • 16 Februari 2020 16:00
Jakarta: Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menyebut tiga dari 10 fraksi di DPR belum bersikap terkait wacana Amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Termasuk, dengan wacana menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
 
"Ada tujuh fraksi yang setuju untuk dilakukan amendemen, ada tiga fraksi yang belum. Fraksi yang belum ada Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Demokrat," kata Syarief dalam diskusi Cross Check by Medcom.id bertajuk 'Menghidupkan GBHN, Menghidupkan Orba?' di Upnormal Coffee and Roasters, Jalan Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 16 Februari 2020.
 
Demokrat, kata Syarief, masih menghimpun aspirasi masyarakat terkait GBHN. Wakil Ketum Demokrat itu memastikan partainya akan menentukan sikap politik.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kesimpulan saya, tunggu dulu, dievaluasi dulu. Jangan cepat-cepat," ujar Syarief.
 
Menurut Syarief, pimpinan MPR tengah merumuskan agar GBHN bisa berimplikasi baik untuk sistem pemerintahan ke depan. "Apapun pandangan kami akan menampung semua dan nanti akan dirapatkan pada rapat gabungan karena kami memiliki kajian ketatanegaraan dan komisi kajian ketatanegaraan," ujar dia.
 
3 Partai Disebut Belum Bersikap Soal Amendemen
Diskusi Cross Check by Medcom.id bertajuk 'Menghidupkan GBHN, Menghidupkan Orba?. Foto: Medcom/Fachrie Audhia Hafiez
 
MPR tengah menggodok wacana amendemen dan menghidupkan kembali GBHN. GBHN sejatinya pernah menjadi pedoman pembangunan semasa orde baru.
 
Kala itu, GBHN dijadikan acuan oleh Presiden kedua Indonesia, Soeharto. GBHN yang memuat haluan penyelenggaraan negara ini dirancang dan disahkan MPR yang saat itu masih menjadi lembaga tertinggi negara.
 
Menyetujui kembalinya GBHN bisa membuka pintu amendemen lain, yaitu mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Jika presiden kembali menjadi mandataris MPR, pemilihan presiden cukup dilakukan sekelompok politikus, seperti pada era Orde Baru. Masa jabatan presiden berpotensi juga tidak dibatasi.
 

 

(AGA)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif