Jakarta: Fraksi PPP mendukung penghentian pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) jika isinya belum diubah. Sebab, rancangan aturan inisiatif DPR itu dianggap mengubah tafsir Pancasila.
"Kalau RUU HIP seperti yang ada isinya, saya juga sepakat untuk dihentikan saja," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Arsul Sani di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 25 Juni 2020.
Baca: DPR Berjanji Mengusut Inisiator RUU HIP
Terlebih gelombang protes terus disuarakan oleh masyarakat menyikapi RUU HIP. Aturan tersebut dianggap menyimpang.
"Maka saya sekali lagi menekankan agar tidak usah dilanjutkan," ungkap dia.
Kondisi berbeda jika RUU HIP hanya mengatur kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Sebab, payung hukum lembaga yang berada langsung di bawah Presiden berbentuk undang-undang. Seperti Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) dan Badan Narkotika Nasional (BNN).
"Ada juga lain-lain yang tidak langsung (di bawah Presiden) seperti LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi Korban), itu semua di bawah undang-undang," ujar dia.
Baca: Nasib Pembahasan RUU HIP di Tangan Pemerintah
Sebelumnya, gelombang protes disampaikan oleh masyarakat menyikapi pembahasan RUU HIP. Seperti disampaikan oleh Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) yang mendesak DPR menghentikan pembahasan.
Desakan tersebut disampaikan langsung ke pimpinan DPR. Lembaga legislatif berjanji menindaklanjuti aspirasi tersebut.
"Mudah-mudahan ini masukan yang berkaitan dengam pasal kontroversial yang disampaikan oleh teman-teman (ANAK) berkaitan Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 7 akan jadi catatan. Dan berkomitmen insyaallah ini akan kita setop," kata Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin.
Jakarta: Fraksi PPP mendukung penghentian pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) jika isinya belum diubah. Sebab, rancangan aturan inisiatif DPR itu dianggap mengubah tafsir Pancasila.
"Kalau RUU HIP seperti yang ada isinya, saya juga sepakat untuk dihentikan saja," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Arsul Sani di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 25 Juni 2020.
Baca:
DPR Berjanji Mengusut Inisiator RUU HIP
Terlebih gelombang protes terus disuarakan oleh masyarakat menyikapi RUU HIP. Aturan tersebut dianggap menyimpang.
"Maka saya sekali lagi menekankan agar tidak usah dilanjutkan," ungkap dia.
Kondisi berbeda jika RUU HIP hanya mengatur kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Sebab, payung hukum lembaga yang berada langsung di bawah Presiden berbentuk undang-undang. Seperti Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) dan Badan Narkotika Nasional (BNN).
"Ada juga lain-lain yang tidak langsung (di bawah Presiden) seperti LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi Korban), itu semua di bawah undang-undang," ujar dia.
Baca:
Nasib Pembahasan RUU HIP di Tangan Pemerintah
Sebelumnya, gelombang protes disampaikan oleh masyarakat menyikapi pembahasan RUU HIP. Seperti disampaikan oleh Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) yang mendesak DPR menghentikan pembahasan.
Desakan tersebut disampaikan langsung ke pimpinan DPR. Lembaga legislatif berjanji menindaklanjuti aspirasi tersebut.
"Mudah-mudahan ini masukan yang berkaitan dengam pasal kontroversial yang disampaikan oleh teman-teman (ANAK) berkaitan Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 7 akan jadi catatan. Dan berkomitmen insyaallah ini akan kita setop," kata Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SUR)
