Jakarta: Larangan aktivitas kampanye di tempat ibadah harus dipatuhi oleh semua partai politik peserta Pemilu 2024. Aturan ini wajib dipatuhi semua partai tanpa alasan apa pun dan dalih apa pun.
"Ada partai politik yang mengatakan bahwa pelarangan aktivitas politik di tempat ibadah sebagai narasi yang menyesatkan. Pernyataan ini tentu malah menyesatkan, karena sebagai partai politik, dalam berpolitik dan berkampanye tentu wajib tunduk dan patuh terhadap UU Pemilu," kata Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi di Jakarta, Rabu, 15 Februari 2023.
Teddy menegaskan dalam UU Pemilu jelas ada larangan dalam berkampanye, salah satunya adalah menggunakan tempat ibadah. Sanksinya penjara dan denda.
"Jadi saya menantang partai politik yang menyebarkan narasi itu, untuk secara resmi melakukan kampanye di tempat ibadah. Berani melanggar UU Pemilu," jelasnya.
Menurut Teddy, kampanye di tempat ibadah dengan narasi sangat membahayakan. Hal ini dikhawatirkan akan semakin mengerucutkan polarisasi di tengah masyarakat.
"Lakukan sendiri dan hadapi sendiri. Lakukan terang-terangan, jangan sembunyi-sembunyi dan akal-akalan untuk hindari sanksi. Itu pengecut namanya," katanya.
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja mengaku tak mudah mengawasi kampanye di tempat ibadah jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Apalagi, kata Bagja, ada dampak penyerta terkait hal itu.
"Melarang kampanye di tempat ibadah tentu tidak mudah. Kami berharap tidak didemo berhari-hari seperti pemilu," ungkap Bagja, Kamis, 2 Februari 2023.
Untuk menciptakan pemilu yang bebas dari polarisasi suku, ras, dan agama (SARA), pihaknya menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat. Sehingga, dapat ikut mengawasi tahapan Pemilu 2024.
Bagja berharap masyarakat tidak akan terpecah-belah hingga pemilu usai. "Kami mengucapkan terima kasih MUI menyatakan siap mendukung deklarasi ini yang akan melibatkan tokoh-tokoh agama yang lain," kata dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Jakarta: Larangan aktivitas
kampanye di tempat ibadah harus dipatuhi oleh semua partai politik peserta Pemilu 2024. Aturan ini wajib dipatuhi semua partai tanpa alasan apa pun dan dalih apa pun.
"Ada partai politik yang mengatakan bahwa pelarangan
aktivitas politik di tempat ibadah sebagai narasi yang menyesatkan. Pernyataan ini tentu malah menyesatkan, karena sebagai partai politik, dalam berpolitik dan berkampanye tentu wajib tunduk dan patuh terhadap UU Pemilu," kata Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi di Jakarta, Rabu, 15 Februari 2023.
Teddy menegaskan dalam UU Pemilu jelas ada larangan dalam berkampanye, salah satunya adalah menggunakan tempat ibadah. Sanksinya penjara dan denda.
"Jadi saya menantang partai politik yang menyebarkan narasi itu, untuk secara resmi melakukan kampanye di tempat ibadah. Berani melanggar
UU Pemilu," jelasnya.
Menurut Teddy, kampanye di tempat ibadah dengan narasi sangat membahayakan. Hal ini dikhawatirkan akan semakin mengerucutkan polarisasi di tengah masyarakat.
"Lakukan sendiri dan hadapi sendiri. Lakukan terang-terangan, jangan sembunyi-sembunyi dan akal-akalan untuk hindari sanksi. Itu pengecut namanya," katanya.
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja mengaku tak mudah mengawasi kampanye di tempat ibadah jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Apalagi, kata Bagja, ada dampak penyerta terkait hal itu.
"Melarang kampanye di tempat ibadah tentu tidak mudah. Kami berharap tidak didemo berhari-hari seperti pemilu," ungkap Bagja, Kamis, 2 Februari 2023.
Untuk menciptakan pemilu yang bebas dari polarisasi suku, ras, dan agama (SARA), pihaknya menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat. Sehingga, dapat ikut mengawasi tahapan Pemilu 2024.
Bagja berharap masyarakat tidak akan terpecah-belah hingga pemilu usai. "Kami mengucapkan terima kasih MUI menyatakan siap mendukung deklarasi ini yang akan melibatkan tokoh-tokoh agama yang lain," kata dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WHS)
