Jakarta: Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja mengaku tak mudah mengawasi kampanye di tempat ibadah jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Apalagi, kata Bagja, ada dampak penyerta terkait hal itu.
"Melarang kampanye di tempat ibadah tentu tidak mudah. Kami berharap tidak didemo berhari-hari seperti pemilu," ungkap Bagja, Kamis, 2 Februari 2023.
Untuk menciptakan pemilu yang bebas dari polarisasi suku, ras, dan agama (SARA), pihaknya menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat. Sehingga, dapat ikut mengawasi tahapan Pemilu 2024.
Bagja berharap masyarakat tidak akan terpecah-belah hingga pemilu usai. "Kami mengucapkan terima kasih MUI menyatakan siap mendukung deklarasi ini yang akan melibatkan tokoh-tokoh agama yang lain," kata dia.
Bagja menilai ulama bisa ikut meyakinkan masyarakat terkait Pemilu 2024. Sehingga, ajang demokrasi itu bukan momen perpecahan.
"Saya yakin tidak akan terpecah sampai selesai yang berlanjut pilkada (pemilihan) pada bulan November tahun 2024 juga berjalan lancar, tidak tidak terjadi polarisasi," ujarnya.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu, Puadi, mengemukakan penindakan berkaitan dengan politisasi SARA bukanlah hal yang mudah. Puadi menyampaikan perlunya bantuan dari tokoh-tokoh agama untuk mengedukasi masyarakat.
"Pengalaman saya dulu sewaktu menjadi pimpinan Bawaslu DKI Jakarta itu tidak mudah menertibkan poster-poster di tempat ibadah sewaktu Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Dengan dukungan tokoh agama, maka ini menjadi proses edukasi yang lebih baik," pungkasnya.
Jakarta: Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (
Bawaslu) Rahmat Bagja mengaku tak mudah mengawasi kampanye di tempat ibadah jelang Pemilihan Umum
(Pemilu) 2024. Apalagi, kata Bagja, ada dampak penyerta terkait hal itu.
"Melarang
kampanye di tempat ibadah tentu tidak mudah. Kami berharap tidak didemo berhari-hari seperti pemilu," ungkap Bagja, Kamis, 2 Februari 2023.
Untuk menciptakan pemilu yang bebas dari polarisasi suku, ras, dan agama (SARA), pihaknya menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat. Sehingga, dapat ikut mengawasi tahapan Pemilu 2024.
Bagja berharap masyarakat tidak akan terpecah-belah hingga pemilu usai. "Kami mengucapkan terima kasih MUI menyatakan siap mendukung deklarasi ini yang akan melibatkan tokoh-tokoh agama yang lain," kata dia.
Bagja menilai ulama bisa ikut meyakinkan masyarakat terkait Pemilu 2024. Sehingga, ajang demokrasi itu bukan momen perpecahan.
"Saya yakin tidak akan terpecah sampai selesai yang berlanjut pilkada (pemilihan) pada bulan November tahun 2024 juga berjalan lancar, tidak tidak terjadi polarisasi," ujarnya.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu, Puadi, mengemukakan penindakan berkaitan dengan politisasi SARA bukanlah hal yang mudah. Puadi menyampaikan perlunya bantuan dari tokoh-tokoh agama untuk mengedukasi masyarakat.
"Pengalaman saya dulu sewaktu menjadi pimpinan Bawaslu DKI Jakarta itu tidak mudah menertibkan poster-poster di tempat ibadah sewaktu Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Dengan dukungan tokoh agama, maka ini menjadi proses edukasi yang lebih baik," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
