Desa dan Kelurahan Tak Bisa Dibedakan

Yogi Bayu Aji 24 Oktober 2018 15:10 WIB
Dana Kelurahan
Desa dan Kelurahan Tak Bisa Dibedakan
Wali Kota Tangsel, Airin Rachmi Diany. Foto: Medcom.id/Farhan Dwi.
Jakarta: Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Airin Rachmi Diany menekankan dana kelurahan adalah keinginan warga. Awalnya, warga menyoroti kebijakan pemerintah yang mengeluarkan dana desa.
 
"Warga bertanya kenapa desa dapat kelurahan enggak dapat. Ini disampaikan kepada para lurah. Dari lurah, disampaikan ke kami. Kami juga lihat, kelurahan dan desa sama masyarakatnya, tidak dibedakan," kata Airin di Indonesia Convention Exhibition, BSD, Tangerang, Banten, Rabu, 24 Oktober 2018.
 
Menurut dia, kelurahan dan desa memiliki kompleksitas permasalahan yang sama. Dia menjelaskan, kemiskinan juga terjadi di kota, walaupun tidak begitu besar.
 
Dana kelurahan, kata dia, bisa dipakai untuk menangani masalah-masalah kelurahan. Pasalnya, jika tak ditangani, masalah ini bisa bertambah besar.
 
"Potensi SDM (sumber daya manusia) juga mesti ditingkatkan, karena persaingan SDM ada di perkotaan. Juga untuk (mengurangi) pengangguran. Sebetulnya lebih dari 50 persen orang tinggal di kota. Tentu kami berharap 2019 diluncurkan."
 
Baca: Regulasi Dana Kelurahan Disegerakan 

Wali Kota Tangerang Selatan ini menjelaskan, anggaran di kota terkadang tak cukup. Alhasil, banyak usulan pembangunan dari warga tak bisa direalisasikan.
 
Airin menyebut usulan ini sudah disampaikan sejak tiga tahun lalu. Namun, dia tak bisa memastikan apakah nominal dana kelurahan bakal sama dengan dana desa.
 
"Dana kelurahan ada prosesnya, enggak tahun ini baru disampaikan. Tolong disampaikan, tahun politik silakan saja, tetapi perhatian dan kebutuhan masyarakat tidak boleh ditunda akibat adanya proses politik," katanya.





(FZN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id