Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.

Proyek Infrastruktur Disebut Picu Konflik Agraria

Nasional reforma agraria
Fachri Audhia Hafiez • 10 Desember 2018 15:55
Jakarta: Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik mengaku mendapat sejumlah laporan terkait konflik agraria. Salah satunya dipicu proyek infrastruktur garapan pemerintah.
 
"Komnas HAM menerima banyak aduan terkait pelanggaran hak atas kesejahteraan, terutama menyangkut agraria dan sumber daya manusia. Tingginya konflik agraria di antaranya karena program infrastruktur yang menjadi prioritas," kata Taufan dalam sambutannya di Royal Kuningan Hotel, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin, 10 Desember 2018.
 
Taufan mengatakan, saat ini ada 269 proyek infrastruktur yang tercantum dalam Perpres Nomor 3 Tahun 2016 yang kemudian direvisi Perpres Nomor 58 Tahun 2017. Di sisi lain,Presiden Joko Widodo telah mencegah terjadinya konflik agraria, salah satunya pembagian sertifikat tanah objek reformasi agraria.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Reforma Agraria Perkecil Ketergantungan si Miskin dengan Rentenir
 
"Presiden Jokowi berkomitmen untuk membagikan 9 juta hektare lahan bingkai tanah objek reformasi agraria, dan 12,7 juta hektare dalam bingkai program hutan sosial. Pada 28 September 2018 mengesahkan Perpres nomor 87 tahun 2018 tentang reforma agraria," jelas Taufan.
 
Taufan mendukung program pemerintah dalam reformasi agraria. Kendati, konflik tak mudah diselesaikan. "Kami mengusulkan ada penguatan mekanisme penyelesaian konflik agraria kepada mengatasi persoalan-persoalan yang ada selama ini," pungkas Taufan.
 

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif