Reforma Agraria Perkecil Ketergantungan si Miskin dengan Rentenir

Suci Sedya Utami 31 Oktober 2018 15:59 WIB
reforma agraria
Reforma Agraria Perkecil Ketergantungan si Miskin dengan Rentenir
Illustrasi. MI/Ramdani.
Jakarta: Pemerintah mengklaim kebijakan reformasi agraria yang dilakukan telah memberikan dampak bagi perekonomian khususnya masyarakat kecil.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan progress program sertifikasi lahan yang tahun lalu mencapai lima juta. Dia bilang masyarakat yang mendapatkan sertifikat tersebut saat ini memiliki akses ke lembaga finansial.

Ia mengatakan sebelumnya bagi masyarakat yang memiliki tanah namun tidak bersertifikat bila butuh modal harus lari ke rentenir yang mengenakan bunga 100 persen. Namun begitu diberikan sertifikat mereka bisa mengakses kredit usaha rakyat (KUR) ke bank dengan bunga tujuh persen.

"Jadi dampak ekonominya luar biasa membawa orang-orang kita yang selama ini tidak punya akses ke finansial menjadi punya akses," kata Sofyan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Oktober 2018.

Tahun ini target sertifikasi lahan diperluas menjadi tujuh juta. Serta tahun depan menjadi sembilan juta. Selain itu kata mantan Menko Perekonomian  ini mengatakan dampak lainnya yakni berkurangnya konflik lahan. Sebab begitu tanah tersebut bersertifikat maka orang lain tidak akan berani untuk mengganggu gugat sebab telah ada bukti yang sah.

Dirinya menyebutkan saat ini pihaknya mencatat setidaknya ada 8.000 kasus sengketa lahan dari total 52 juta bidang. Namun dia tidak merinci berapa luas lahan yang berkonflik tersebut.

Sofyan mengatakan pemerintah telah mengeluarkan instruksi presiden (Inpres) mengenai pelepasan tanah dalam kawasan hutan. Ini menjadi program reformasi agraria yang paling besar dampaknya. Sofyan bilang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah memberikan peta indikatif seluas 994 ribu hingga satu juta hektare untuk program tersebut.

Kemudian ada juga program pelepasan tanah hak guna usaha (HGU) yang terlantar. HGU tanah terlantar akan dibatalkan dan dijadikan objek reforma agraria. Sementara untuk HGU yang habis masa berlakunya dan tidak dipepanjang akan dibagikan ke rakyat.

"Target kita ada 400 ribu hektar HGU. Kemarin kita sudah lakukan 500 hektar di Mangkit, Sulawesi Utara dan kita sudah redistribusikan juga ke masyarakat," jelas dia.






(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id