Ilustrasi -- Antara
Ilustrasi -- Antara

Pungli Jadi Kendala Sertifikasi Tanah

Nasional pertanahan sertifikat tanah gratis
M Sholahadhin Azhar • 26 April 2017 12:48
medcom.id, Jakarta: Pungutan liar atau pungli menjadi salah satu kendala sertifikasi 5 juta bidang tanah di Indonesia. Pungli paling banyak terjadi di desa.
 
"Sekarang kan banyak pungutan desa," kata Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia, R.B. Agus Widjayanto, kepada Metrotvnews.com, Rabu 26 April 2017.
 
Pungli diduga kuat berlangsung saat aparatur memberi surat keterangan tanah. Padahal, memberi surat keterangan adalah kewajiban aparatur desa. "Anda butuh surat keterangan tanah, bahwa tanah itu tidak sengketa dan atas nama Anda. Itu oleh desa dikenakan pungutan," imbuhnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Jokowi Targetkan 5 Juta Sertifikat Tanah di 2017
 
Dia mengatakan, besaran pungutan tidak sama, tergantung kedekatan dengan aparatur. Tapi, kini keadaan makin pelik. Banyak aparatur tak mau mengurus surat rekomendasi karena ramainya kasus pungli. "Mereka trauma, padahal kita butuh," keluh Agus.
 
Menurut Agus, keberadaan aparatur desa diperlukan untuk menyajikan data tanah ke pusat. Kini sertifikasi tanah tak sporadis, namun menyeluruh. Dahulu, tiap desa hanya diambil 10 bidang tanah. Tapi, sekarang seluruh tanah disertifikasi.
 
Kementerian Agraria sudah mengajak Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berembuk untuk menentukan besaran pungutan desa. Pilihannya, tarif dibuat resmi atau disesuaikan. "Kita sedang merancang Permen bersama untuk mengatur soal pungutan desa," imbuh Agus.
 
Dia mengatakan, lewat Permen itu akan diputuskan bagaimana skema pemberian surat keterangan. Tujuannya sesuai arahan Presiden: mempercepat sertifikasi 5 juta bidang tanah di Indonesia.
 
Presiden Joko Widodo menargetkan pembagian 5 juta sertifikat tanah di Indonesia. Hal itu sebagai bagian dari upaya reforma agraria.
 
Baca: Reshuffle Menanti Menteri ATR Jika tak Penuhi Target Sertifikasi
 
Kepemilikan sertifikat tanah merupakan bukti sebagai pemilik sah suatu lahan di NKRI. Kendati demikian, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan sertifikat.
 
Dalam siaran pers Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden diterima Antara di Jakarta, Presiden memberikan target lima juta sertifikat tanah tersebut kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil yang biasanya hanya 500-700 ribu sertifikat.
 
Selama ini, ujar Presiden Jokowi kendala utama yang dihadapi dalam pembagian sertifikat kepada masyarakat adalah kurangnya jumlah tenaga juru ukur. Presiden meminta ditambahnya juru ukur baik melalui jalur rekrutmen Pegawai Negeri Sipil maupun jalur alih daya. "Tahun depan targetnya 7 juta sertifikat yang dibagikan," jelas Presiden.
 

(YDH)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif