medcom.id, Jakarta: Kewajiban pemerintah menyediakan anggaran 20 persen untuk pendidikan, seperti amanat undang-undang, sejatinya tak hanya dibebankan kepada pusat. Pemerintah daerah juga harus membantu.
"Daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy usai acara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Jakarta, Selasa 2 Mei 2017.
Menurut Mendikbud, belum semua daerah mengalokasikan anggaran sebesar 20 persen. "Kami mengimbau pemerintah daerah memenuhi amanat UU."
Baca: Nyali Ki Hadjar Dewantara untuk Perjuangan Negeri
Mendikbud meyakini, bila pengalokasian anggaran tepat sasaran, pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan dapat tercapai. Pengalokasian anggaran sebesar 20 persen tak semua diperuntukkan untuk Kemdikbud, tapi disebar ke 20 kementerian dan lembaga serta transfer daerah. Kemendikbud hanya menerima 9 persen atau Rp39 triliun.
"Jadi sungguh tidak mungkin, permasalahan pendidikan hanya ditekankan pada Kemdikbud," kata Muhadjir.
Muhadjir menegaskan, pihaknya bersiap melakukan reformasi pendidikan nasional baik pada tataran konseptual dan manajerial. Dalam tataran konseptual, sekarang sedang diupayakan agar karakter kembali menjadi fondasi dan ruh pendidikan nasional.
Dia menjelaskan, pembentukan karakter dimulai dan menjadi prioritas pada jenjang pendidikan dasar. Pada jenjang pendidikan lebih lanjut, Kemendikbud mendorong peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi dirinya.
"Memungkinkan peserta didik membekali dirinya dengan keterampilan dan keahlian yang berdaya kompetisi tinggi, yang dibutuhkan dunia abad 21."
Melalui karakter yang kuat dan kemampuan berdaya saing tinggi peserta didik akan membawa Indonesia tegak di antara bangsa-bangsa maju. Untuk itu, dalam reformasi pendidikan nasional ini, sambung dia, kerja keras yang kontruktif, penuh keikhlasan dan pengorbanan.
medcom.id, Jakarta: Kewajiban pemerintah menyediakan anggaran 20 persen untuk pendidikan, seperti amanat undang-undang, sejatinya tak hanya dibebankan kepada pusat. Pemerintah daerah juga harus membantu.
"Daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy usai acara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Jakarta, Selasa 2 Mei 2017.
Menurut Mendikbud, belum semua daerah mengalokasikan anggaran sebesar 20 persen. "Kami mengimbau pemerintah daerah memenuhi amanat UU."
Baca: Nyali Ki Hadjar Dewantara untuk Perjuangan Negeri
Mendikbud meyakini, bila pengalokasian anggaran tepat sasaran, pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan dapat tercapai. Pengalokasian anggaran sebesar 20 persen tak semua diperuntukkan untuk Kemdikbud, tapi disebar ke 20 kementerian dan lembaga serta transfer daerah. Kemendikbud hanya menerima 9 persen atau Rp39 triliun.
"Jadi sungguh tidak mungkin, permasalahan pendidikan hanya ditekankan pada Kemdikbud," kata Muhadjir.
Muhadjir menegaskan, pihaknya bersiap melakukan reformasi pendidikan nasional baik pada tataran konseptual dan manajerial. Dalam tataran konseptual, sekarang sedang diupayakan agar karakter kembali menjadi fondasi dan ruh pendidikan nasional.
Dia menjelaskan, pembentukan karakter dimulai dan menjadi prioritas pada jenjang pendidikan dasar. Pada jenjang pendidikan lebih lanjut, Kemendikbud mendorong peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi dirinya.
"Memungkinkan peserta didik membekali dirinya dengan keterampilan dan keahlian yang berdaya kompetisi tinggi, yang dibutuhkan dunia abad 21."
Melalui karakter yang kuat dan kemampuan berdaya saing tinggi peserta didik akan membawa Indonesia tegak di antara bangsa-bangsa maju. Untuk itu, dalam reformasi pendidikan nasional ini, sambung dia, kerja keras yang kontruktif, penuh keikhlasan dan pengorbanan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
