Ilustrasi. Medcom.id
Ilustrasi. Medcom.id

UU TPKS Sudah Dapat Diterapkan, DPR Diminta Mengawasi

Anggi Tondi Martaon • 29 Juni 2022 20:24
Jakarta: Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya mengatakan aparat penegak hukum (APH) sudah dapat menerapkan Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Pihaknya meminta DPR ikut mengawasi jalannya regulasi tersebut.
 
"Seluruh pihak, mulai dari anggota DPR baik secara perorangan maupun sesuai dengan penugasan di komisi terkait, sama-sama melakukan pengawasan dalam pelaksanaan UU TPKS,” ungkap Willy dalam keterangan tertulis, Rabu, 29 Juni 2022.
 
Kewenangan DPR dalam upaya penegakan UU TPKS, kata Willy, melakukan fungsi pengawasan, anggaran, dan deligasi. Fungsi pengawasan dapat langsung dilakukan oleh komisi terkait begitu UU TPKS diundangkan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Mereka (DPR) juga bisa memastikan pemerintah untuk membentuk Pelayanan Terpadu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 72-75 yang diatur dengan peraturan presiden," ungkap dia.
 
Willy mengatakan seluruh pihak berkewajiban memastikan hak korban atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Ini merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban.
 

Baca: 149 Buruh Indonesia Meninggal di Malaysia, Pemerintah Didorong Bentuk Satgas


Willy melanjutkan Komisi III DPR bisa mengawasi dan memastikan aparat dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan bekerja sesuai dengan yang diatur dalam UU TPKS. Kemudian, memastikan dibentuknya unit khusus pengaduan korban TPKS di seluruh struktur kepolisian dan kejaksaan,
 
"Demikian juga Komisi IX. Mereka bisa mengawasi dan memastikan visum dan layanan Kesehatan diberikan oleh rumah sakit dan unit layanan Kesehatan lainnya dengan pendanaan yang disediakan dari APBN dan APBD sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 87 UU TPKS,” tambah dia.
 
Adapun Komisi lainnya, menurut Willy, dapat memastikan kepada mitra-mitra di komisinya agar membentuk unit atau peraturan internal. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual di lembaga masing-masing.
 
Di bidang anggaran, DPR juga bisa mengoptimalkan fungsi anggarannya dengan memastikan alokasi anggaran untuk pelaksanaan UU TPKS bisa berjalan dengan baik. Hal itu dapat dilakukan melalui rapat-rapat mengenai penentuan anggaran dengan lembaga kementerian dan non kementerian terkait.
 
(AGA)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif