Jakarta: Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja mengingatkan kepada anggotanya terkait jadwal kerja yang akan berubah. Anggota Bawaslu harus siap bertugas dengan jam kerja yang tidak menentu.
"Yang paling penting, jaga kesehatan. Karena jam kerja sudah mulai berubah," terang Rahmat saat Apel Siaga Pengawasan Pemilu 2024 di kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa, 14 Juni 2022. (14/6).
Rahmat membeberkan para petugas harus siap menjalankan panggilan tugas dengan jam kerja yang tak menentu. Lantaran dalam 2,5 tahun ke depan adalah waktu yang krusial terkait pengawasan tahapan Pemilu 2024.
"Nanti ketika permohonan bapak, ibu, sudah tidak bisa diminta lagi dari jam 9-5 sore atau dari jam 8-4 sore. Jam kerja kita sudah mulai berubah, sampaikan ini kepada keluarga di rumah," ujar dia.
Baca: Tahapan Pemilu 2024 Dimulai, Polri Cegah Politik Identitas dan Provokasi
Rahmat pun melarang anggotanya untuk membiarkan kantor Bawaslu di tingkat Provinsi hingga Kabupaten/Kota kosong. Menurut dia, petugas Bawaslu harus melakukan perbaikan dengan mengadakan rapat di setiap Minggu.
"Bapak-ibu para sahabat di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota, kami tidak ingin mendengar lagi kantor Bawaslu kosong," ungkap Rahmat.
Jakarta: Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (
Bawaslu) Rahmat Bagja mengingatkan kepada anggotanya terkait jadwal kerja yang akan berubah. Anggota Bawaslu harus siap bertugas dengan jam kerja yang tidak menentu.
"Yang paling penting, jaga kesehatan. Karena jam kerja sudah mulai berubah," terang Rahmat saat Apel Siaga Pengawasan
Pemilu 2024 di kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa, 14 Juni 2022. (14/6).
Rahmat membeberkan para petugas harus siap menjalankan panggilan tugas dengan jam kerja yang tak menentu. Lantaran dalam 2,5 tahun ke depan adalah waktu yang krusial terkait pengawasan tahapan
Pemilu 2024.
"Nanti ketika permohonan bapak, ibu, sudah tidak bisa diminta lagi dari jam 9-5 sore atau dari jam 8-4 sore. Jam kerja kita sudah mulai berubah, sampaikan ini kepada keluarga di rumah," ujar dia.
Baca:
Tahapan Pemilu 2024 Dimulai, Polri Cegah Politik Identitas dan Provokasi
Rahmat pun melarang anggotanya untuk membiarkan kantor Bawaslu di tingkat Provinsi hingga Kabupaten/Kota kosong. Menurut dia, petugas Bawaslu harus melakukan perbaikan dengan mengadakan rapat di setiap Minggu.
"Bapak-ibu para sahabat di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota, kami tidak ingin mendengar lagi kantor Bawaslu kosong," ungkap Rahmat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)