KRI Sutedi Senoputra-378 (kiri) dan KRI Teuku Umar-385 (kanan) berlayar meninggalkan Faslabuh Lanal Ranai, Natuna, Kepulauan Riau. Foto: Antara/M Risyal Hidayat
KRI Sutedi Senoputra-378 (kiri) dan KRI Teuku Umar-385 (kanan) berlayar meninggalkan Faslabuh Lanal Ranai, Natuna, Kepulauan Riau. Foto: Antara/M Risyal Hidayat

Pemerintah Diminta Tak Remehkan Penemuan Drone di Sulsel

Nasional pertahanan negara pertahanan keamanan keamanan laut
Antara • 04 Januari 2021 07:32
Jakarta: Pengamat militer Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati mengharapkan pemerintah tidak menganggap remeh penemuan unmanned underwater vehicle (UUV) atau drone di Pulau Tenggol, Masalembu, dan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Pemerintah harus segera menetapkan langkah strategis. 
 
"Jangan sampai konsentrasi menghadapi covid-19 kemudian mengurangi kewaspadaan nasional terhadap bahaya perang besar di Laut Cina Selatan," ucap Nuning, sapaan karib Susaningtyas, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, 4 Januari 2021.
 
Menurut dia, penemuan UUV itu menjadi fakta bila penggunaan unmanned system (sistem tanpa awak) telah dipakai berbagai negara maju di laut. UUV yang ditemukan prajurit TNI Angkatan Laut (AL) berlabel Shenyang Institute of Automation Chinese Academic of Sciences.
 
Baca: Penemuan Drone di Bawah Laut Indonesia, Pemerintah Mesti Bertindak

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Alat itu dirancang untuk mendeteksi kapal selam non-Tiongkok dan merekam semua kapal yang beroperasi di perairan Asia Tenggara dan Laut Cina Selatan. Penemuan ini dianggap menunjukkan bukti perairan Indonesia menjadi spillover adu kekuatan militer Tiongkok dan Amerika Serikat.
 
"UUV ini masuk ke dalam kategori platform penelitian bawah laut. Namun tidak menutup kemungkinan China atau negara lainnya sudah meluncurkan USSV (unmanned sub-surface vehicle) yang sudah membawa persenjataan. USSV ini lebih berbahaya daripada UUV," kata dia. 
 
Nuning menjelaskan semua UUV yang ditemukan dalam kondisi malfungsi dan bukan kedaluwarsa, yang artinya ada kendala teknis internal di dalam sistemnya. Ketiga UUV itu diperkirakan memiliki jam selam lebih dari 25.000 atau mendekati 3 tahun. Kemungkinan besar UUV itu diluncurkan November 2017.
 
Pemerintah perlu meninjau aspek hukum atas keberadaan benda-benda ini. Peraturan penggunaan semua jenis unmanned system di wilayah Indonesia, baik di udara, di permukaan laut, maupun di bawah permukaan laut perlu disiapkan.
 
Peraturan pemerintah yang menentukan tata cara menghadapi penelitian ilegal di perairan Indonesia, mulai dari perairan kepulauan hingga zona ekonomi eksklusif (ZEE) juga perlu diperhatikan. Kementerian Pertahanan dapat mengajak Kementerian Perhubungan untuk memasang alat deteksi di dalam laut di seluruh alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) dan semua selat strategis.
 
"TNI AL (Angkatan Laut) harus segera melengkapi Puskodal (Pusat Komando dan Pengendalian) dengan sistem pemantauan bawah laut diperkuat dengan smart mines yang dapat dikendalikan secara otomatis atau manual. Kapal-kapal perang TNI AL juga harus dilengkapi dengan anti-USSV system yang dapat menghadapi serangan USSV," papar Nuning.
 
TNI AL turut harus meningkatkan sistem pendidikan bagi prajurit TNI AL. Mereka perlu memiliki kecakapan melakukan peperangan anti-USSV sebagai bagian dari kemampuan peperangan anti-unmanned system.
 
(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif