Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Medcom.id/Theofilus Ifan
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Medcom.id/Theofilus Ifan

Sistem Administrasi Kependudukan Harus Dikelola Petugas yang Berintegritas

Nasional pelayanan kependudukan kemendagri
Kautsar Widya Prabowo • 07 Oktober 2020 04:00
Jakarta: Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Zudan Arif Fakrulloh diminta menempatkan petugas yang berintegritas dalam mengelola sistem administrasi kependudukan. Pasalnya, petugas kerap menyalahgunakan sistem administrasi kependudukan.
 
"Sehebat apa pun sistem, tentu saja nanti sangat bergantung pada operatornya. Sistem yang baik, tapi operator kurang baik, tak akan maksimal," ujar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kependudukan dan Catatan Sipil 2020, secara virtual, Selasa, 6 Oktober 2020.
 
Tito menyebut sistem yang dibangun dalam administrasi kependudukan sudah lebih baik dari sebelumnya. Sistem tersebut diyakini dapat menekan upaya korupsi yang dilakukan petugas Dukcapil.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Saya tidak ingin menyebutkan daerahnya. Sistem yang telah bagus, tapi operator mencari celah, akhirnya terjadi pelanggaran-pelanggaran oleh para petugas," tuturnya.
 
Baca: Proses Administrasi Akta Lahir dan Kematian Diminta Cepat
 
Tito mengatakan sistem yang ada sudah mengurangi potensi tatap muka antara petugas dan masyarakat. Semua sudah berbasis online, termasuk pengurusan kartu tanda penduduk (KTP). Masyarakat tidak perlu lagi datang ke kelurahan atau Dinas Dukcapil untuk mengurus KTP.
 
"Tak lagi ada tumpang tindih orang bikin KTP di satu tempat, lalu bikin KTP lagi di tempat lain seperti di masa lalu. Jadi satu database ini satu KTP elektronik," tuturnya.
 
Zudan menyampaikan Dukcapil akan terus berupaya mengintegrasikan seluruh pelayanan publik melalui nomor induk kependudukan (NIK). Hal itu sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019, yakni mewujudkan sistem integrasi data kependudukan.
 
"Di dalam stranas (strategi nasional) disebutkan bahwa dari 2019-2024, Kemendagri melalui Dukcapil wajib mengintegrasikan semua pelayanan publik melalui nomor induk kependudukan," jelas Zudan.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif