Jakarta: Pengumuman pembatalan Haji 2021 untuk menenangkan calon jemaah. Sebab, calon jemaah menunggu kepastian terkait keberangkatan.
"Pemerintah harus mengambil sikap, pemerintah tidak ingin melihat jemaah masyarakat kita terombang-ambing," kata pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Khoirizi dalam program Crosscheck #FromHome by Medcom.id bertajuk 'Gagal Haji, Pandemi atau Lemah Diplomasi?', Minggu, 6 Juni 2021.
Menurut Khoirizi, keputusan peniadaan juga sebagai bentuk mencegah narasi negatif terhadap penyelenggaraan Haji 2021. Perbedaan pandangan terkait haji diharapkan dihindari untuk menghormati calon jemaah yang sudah menanti berangkat.
"Alangkah baiknya kita bisa menenangkan jemaah, umat, dalam situasi sekarang ini," ucap Khoirizi
Baca: PKS Protes Pembatalan Haji Diumumkan Lebih Cepat
Anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan menilai pemerintah perlu sering-sering melakukan dialog terbuka. Sehingga, narasi pembatalan haji bisa diterima masyarakat secara tuntas.
Khususnya, ruang diskusi yang membahas dari sudut pandang pelaksana, perwakilan umat, pengawas, hingga proses diplomasi luar negeri. Sebab, calon jemaah dalam situasi yang pasrah menghadapi pandemi covid-19.
"Karena bagaimanapun juga yang masyarakat mengerti sekarang adalah 'aku sudah menunggu lama, antre juga lama'," ujar Farhan.
Pemerintah Indonesia memutuskan tidak memberangkatkan jemaah Haji 1443 H/2021 M. Pembatalan disampaikan sebelum ada pengumuman kuota haji dari Arab Saudi.
Salah satu pertimbangan pemerintah meniadakan haji karena melihat kondisi kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji. Sebab, saat ini seluruh negara tengah menghadapi pandemi covid-19 beserta varian baru.
Jakarta: Pengumuman pembatalan
Haji 2021 untuk menenangkan calon jemaah. Sebab, calon jemaah menunggu kepastian terkait keberangkatan.
"Pemerintah harus mengambil sikap, pemerintah tidak ingin melihat jemaah masyarakat kita terombang-ambing," kata pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Khoirizi dalam program
Crosscheck #FromHome by Medcom.id bertajuk 'Gagal Haji, Pandemi atau Lemah Diplomasi?', Minggu, 6 Juni 2021.
Menurut Khoirizi, keputusan peniadaan juga sebagai bentuk mencegah narasi negatif terhadap penyelenggaraan Haji 2021. Perbedaan pandangan terkait haji diharapkan dihindari untuk menghormati calon jemaah yang sudah menanti berangkat.
"Alangkah baiknya kita bisa menenangkan jemaah, umat, dalam situasi sekarang ini," ucap Khoirizi
Baca:
PKS Protes Pembatalan Haji Diumumkan Lebih Cepat
Anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan menilai pemerintah perlu sering-sering melakukan dialog terbuka. Sehingga, narasi pembatalan haji bisa diterima masyarakat secara tuntas.
Khususnya, ruang diskusi yang membahas dari sudut pandang pelaksana, perwakilan umat, pengawas, hingga proses diplomasi luar negeri. Sebab, calon jemaah dalam situasi yang pasrah menghadapi pandemi covid-19.
"Karena bagaimanapun juga yang masyarakat mengerti sekarang adalah 'aku sudah menunggu lama, antre juga lama'," ujar Farhan.
Pemerintah Indonesia memutuskan tidak memberangkatkan jemaah Haji 1443 H/2021 M. Pembatalan disampaikan sebelum ada pengumuman kuota haji dari Arab Saudi.
Salah satu pertimbangan pemerintah meniadakan haji karena melihat kondisi kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji. Sebab, saat ini seluruh negara tengah menghadapi pandemi covid-19 beserta varian baru.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)